Kerajaan Banawa (donggala)
Kerajaan Banawa adalah salah satu
kerajaan Melayu yang terdapat di Sulawesi Tengah. Kerajaan ini sering disebut
Kerajaan Donggala Banawa karena lahir di wilayah Donggala. Kerajaan yang
berdiri pada medio abad ke-15 Masehi ini terlahir berkat andil tokoh legendaris
yang berpetualang dari tanah Bugis, yaitu Sawerigading. Sejak pertama kali
didirikan, kerajaan ini mampu mempertahankan eksistensinya hingga era
pascakemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini, Banawa menjadi wilayah kecamatan
yang merupakan ibukota dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
Sejarah
Penduduk Donggala adalah
percampuran dari berbagai ras dan suku bangsa, hasil persilangan ras Wedoid dan
Negroid yang berkembang menjadi suku bangsa baru menyusul datangnya orang-orang
Proto-Melayu pada tahun 3000 SM. Aroma Melayu semakin kental ketika pada era
300 SM kaum perantau yang berasal dari ras Deutro-Melayu juga menyambangi
Donggala dan tempat-tempat di Sulawesi Tengah lainnya .Mayoritas penduduk
Kerajaan Banawa adalah orang-orang dari Suku Kaili.
Cikal-Bakal Berdirinya Kerajaan
Banawa
Pendahulu Kerajaan Banawa adalah
suatu perabadan monarki milik Suku Kaili yang bernama Kerajaan Pudjananti atau
yang sering juga disebut sebagai Kerajaan Banawa Lama. Kerajaan ini
diperkirakan masih eksis pada abad ke-11 hingga 13 M, sezaman dengan Kerajaan
Singasari yang dilanjutkan oleh Majapahit. Diperkirakan, Kerajaan Pudjananti
mengalami masa kejayaan antara kurun tahun 1220 sampai 1485 M. Kerajaan
Pudjananti menjadi salah satu dari tiga kerajaan tua yang terdapat di Sulawesi
Tengah, yaitu Kerajaan Banggai (Benggawi) dan Sigi.
Versi legenda, diceritakan bahwa
raja yang paling terkenal dalam riwayat Kerajaan Pudjananti bernama Raja Lian.
Sang penguasa dikisahkan menikahi seorang wanita dipercaya datang dari alam
gaib. Perkawinan ini membuahkan seorang anak perempuan bernama Gonenggati yang
memberi Raja Lian tujuh orang cucu, masing-masing enam cucu laki-laki dan satu
cucu perempuan. Keenam cucu laki-laki tersebut kemudian menyebar ke
daerah-daerah lain, menikah dengan wanita setempat, dan menjadi penguasa di
daerah-daerah baru tersebut.
Sesuai namanya, pusat
pemerintahan Kerajaan Pudjananti diduga kuat berlokasi di daerah yang bernama
Pudjananti atau Ganti. Jarak Pudjananti tidak begitu jauh dari Donggala, yang
kelak menjadi ibukota Kerajaan Banawa, hanya sekitar 2 kilometer. Pudjananti
merupakan kawasan tua yang sudah lama berpenghuni.
Donggala sudah kesohor sebagai
salah satu kota perdagangan yang ramai. Bahkan, Donggala merupakan kota
pelabuhan tertua di Sulawesi Tengah. Kota pelabuhan ini oleh orang Eropa
disebut dengan nama Banava, yang boleh jadi merupakan akar dari kata Banawa.
Ketenaran bandar niaga Donggala
sempat disebutkan dalam lembaran naskah catatan perjalanan yang ditulis oleh
pengelana dari negeri Cina. Seorang pedagang Eropa, bernama Antonio de Paiva,
pada kurun tahun 1542-1543 bertolak ke Donggala dengan maksud untuk mencari
kayu cendana. Pada saat itu, wilayah Banawa memang banyak ditumbuhi pohon
cendana. Dimana bisa ditemukan batang-batang pohon cendana di pegunungan di
sekitar Palu dan Donggala.
Penamaan Banawa sebagai kerajaan
dimungkinkan juga terkait erat dengan nama kapal yang ditumpangi Sawerigading
untuk mengarungi samudera, termasuk mengunjungi Ganti dan Donggala.
Sawerigading adalah seorang pangeran dari Kerajaan Luwu Purba, putera dari Sang
Raja Batara Lattu. Nama Sawerigading dikenal melalui cerita dan kisah dari epik
sastra Bugis yang legendaris, yakni La Galigo.
Di suatu tempat yang tidak jauh
dari Ganti dan Donggala, kapal yang ditumpangi rombongan Sawerigading terpaksa
berlabuh karena mengalami sedikit kerusakan. Menurut kepercayaan masyarakat
lokal di sana, tempat di mana Sawerigading menyangga bahteranya itu lantas
dikenal dengan nama Langgalopi yang dalam bahasa Bugis-Donggala berarti
“galangan perahu"
Langgalopi termasuk wilayah
kekuasaan milik Kerajaan Pudjananti. Sawerigading kemudian memutuskan untuk
mengunjungi kerajaan itu. Bukti bahwa rombongan Sawerigading pernah melalukan
pelayaran sampai ke wilayah kekuasaan Kerajaan Pudjananti termaktub dalam Kitab
Bahasa Bugis. Dalam kitab itu disebutkan bahwa salah satu daerah jelajah
Sawerigading adalah Pudjananti.
Sawerigading sempat berkunjung ke
Kerajaan Sigi di Teluk Kaili dan bermaksud menyunting Ratu Ngilinayo, pemimpin
Kerajaan Sigi, untuk dijadikan istrinya. Akan tetapi, pernikahan itu tidak
pernah terjadi karena terjadi gempa bumi pada saat pembicaraan pinang-meminang
dilangsungkan sehingga rencana tersebut menjadi kacau-balau. Akibat bencana
itulah, seperti yang diyakini dalam legenda, perairan Teluk Palu menjadi
kering. Orang-orang yang semula berdomisili di pegunungan pun mulai turun dan
mendirikan permukiman baru di lembah bekas laut itu serta beranak-pinak hingga
sekarang.
Singkat cerita, dari hasil
kunjungan ke Kerajaan Pudjananti itu muncul gagasan untuk menikahkan anak
lelaki Sawerigading, yakni La Galigo, dengan puteri Kerajaan Pudjananti yang
bernama Daeng Malino Karaeng Tompo Ri Pudjananti. Dari perkawinan itu, La Galigo dikarunai dua
orang anak, masing-masing laki-laki dan perempuan. Cucu laki-laki Sawerigading
diberi nama Lamakarumpa Daeng Pabetta La Mapangandro, yang artinya “pergi menantang,
menang, dan akhirnya semua menyembah kepadanya”. Sedangkan anak yang perempuan
diberi nama Wettoi Tungki Daeng Tarenreng Masagalae Ri Pudjananti, yang
bermakna “bintang tunggal yang diikuti semua orang”
Lamakarumpa Daeng Pabetta La
Mapangandro dinikahkan dengan I Badan Tassa Batari Bana, puteri dari kakak Raja
Bone. Setelah pernikahan itu, Sawerigading dan La Galigo mulai menggagas
pendirian pemerintahan baru sebagai pengganti Kerajaan Pudjananti. Dibuatlah
kesepakatan dari raja-raja yang menurunkan darah bangsawan murni kepada kedua
mempelai menghadiahkan seluruh wilayah Kerajaan Pudjananti. Sejak saat itu,
sebuah pemerintahan hasil afiliasi Bugis dan Kaili dengan nama baru, yaitu
Kerajaan Banawa.
b. Masa Awal dan Eksistensi
Kerajaan Banawa
Kerajaan Banawa resmi berdiri di
bawah kepemimpinan seorang ratu, yakni I Badan Tassa Batari Bana yang bertahta
sejak tahun 1485 hingga 1552 M
Penerus kepemimpinan I Badan
Tassa Batari Bana juga seorang perempuan, bernama I Tassa Banawa. Ratu ke-2
Kerajaan Banawa ini memerintah sejak tahun 1552 sampai dengan 1650 M. Pada masa
pemerintahan I Tassa Banawa, wilayah kekuasaan Kerajaan Banawa semakin
bertambah luas. Selain itu, kabinet I Tassa Banawa juga berhasil merumuskan
tata cara atau sistem pemerintahan dan membentuk Dewan Adat Pittunggota atau
semacam lembaga legislatif kerajaan.
Masa pemerintahan I Tassa Banawa
berakhir pada tahun 1650 M. Penerus I Tassa Banawa adalah cucu perempuannya,
yaitu Puteri Intoraya. Ratu ke-3 Kerajaan Banawa ini menikah dengan dengan
seorang lelaki bernama La Masanreseng Arung dari Cendana Mandar. Pernikahan
pasangan ini dikaruniai empat orang anak, masing-masing dua laki-laki dan dua
perempuan, yang diberi nama La Bugia, La Lotako, Puteri Nanggiwa, dan Puteri
Nanggiana.
Pada era kepemimpinan Ratu
Intoraya, pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah Donggala. Penyebaran dan
perkembangan ajaran Islam di lingkungan Kerajaan Banawa, dan juga di seluruh
wilayah Sulawesi Tengah, pada medio abad ke-16 M itu dipelopori oleh
kerajaan-kerajaan dari Sulawesi Selatan yang sudah terlebih dulu memeluk Islam.
Pelopor syiar Islam di kawasan Sulawesi Tengah adalah orang-orang dari Kerajaan
Bone dan Wajo.
Sejalan dengan itu, Ratu Intoraya
pun menjadi penguasa Kerajaan Banawa pertama yang memeluk Islam. Tindakan yang
dilakukan oleh Ratu Intoraya dan segenap keluarga Kerajaan Banawa itu membuat
sebagian besar rakyat juga turut berbondong-bondong masuk Islam.
Tidak cuma masuknya ajaran Islam
saja yang mewarnai dinamika kehidupan Kerajaan Banawa pada masa pemerintahan
Ratu Intoraya, melainkan juga pengaruh bangsa-bangsa asing yang datang dari
Eropa. Portugis adalah wakil dari kaum Barat pertama yang memasuki wilayah ini,
kemudian disusul oleh Spanyol dan Belanda lewat kongsi niaganya yakni
Vereniging Oost-indische Compagine (VOC). Namun dalam perkembangan selanjutnya,
peta kekuatan di kawasan tersebut berada dalam dominasi pengaruh kompeni
Belanda.
Memasuki tahun ke-19 pemerintahan
Ratu Intoraya, VOC sudah menjalin mitra niaga dengan sejumlah kerajaan di
kawasan Sulawesi Tengah, termasuk dengan Kerajaan Banawa, dan kerajaan-kerajaan
Suku Kaili lainnya seperti Kerajaan Tawaeli, Palu, Loli, dan Sigi. VOC
mengadakan kontrak penambangan emas dengan masing-masing penguasa kerajaan
tersebut.
Belanda menawarkan kepada
raja-raja lokal yang bersemayam di wilayah itu untuk pemberian bantuan dalam
bidang penanggulangan keamanan. Peluang Belanda terbuka kian lebar karena pada
waktu itu wilayah Kerajaan Banawa dan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Tengah
sedang rawan kejahatan yang dilakukan oleh gerombolan perompak dari wilayah
Mindanao, Filipina, itu seringkali menganggu kawasan perairan di Selat Makassar
.
Kaum kompeni kian mendapat angin
dengan diizinkannya membangun benteng atau loji. Pemerintahan Ratu Intoraya
sebagai orang nomor satu di Kerajaan Banawa berakhir pada tahun 1698 M. Putra
sulung Ratu Inoraya, yakni La Bugia, naik ke puncak kekuasaan tertinggi
kerajaan. Dengan demikian, La Bugia adalah laki-laki pertama yang menempati
singgasana Kerajaan Banawa di mana tiga penguasa sebelumnya adalah perempuan.
Setelah ditabalkan sebagai raja, La Bugia menyandang gelar kehormatan sebagai
La Bugia Pue Uva.
Pada era kepemimpinan Raja La
Bugia Pue Uva, kemakmuran warga masyarakat Kerajaan Banawa semakin maju. Bandar
niaga Donggala semakin mendapat perhatian dari berbagai kalangan sebagai salah
satu sentra jaringan perniagaan di nusantara. Bahkan, saking kondangnya citra
Donggala, pada masa pemerintahan Raja La Bugia Pue Uva ini datang gangguan dari
bangsa Portugis yang berambisi untuk merebut pelabuhan dagang Donggala sehingga
terjadi pertempuran melawan pihak Kerajaan Banawa. Dalam peperangan laut ini,
Raja La Bugia Pue Uva berhasil mempertahankan Donggala dari ancaman Portugis.
Periode pemerintahan Raja La
Bugia Pue Uva usai pada tahun 1758 M. Sebagai anak pertama, Puteri I Sabida
adalah orang yang paling berhak untuk meneruskan tahta ayahandanya. Dengan
demikian, Kerajaan Banawa kembali dipimpin oleh seorang perempuan. Ratu I
Sabida mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi seorang pejabat kerajaan yang
bernama Madika Matua Banawa. Pernikahan ini membuahkan tiga orang putera dan
seorang puteri, masing-masing bernama La Bunia, Kalaya, Lauju, dan Puteri I
Sandudongie.
Sosok Ratu I Sabida digambarkan
sebagai tokoh wanita yang pemberani dan sakti mandraguna. Ia memimpin dengan
penuh wibawa, tegas, disegani oleh kawan maupun lawan, dan berhasil membawa
Kerajaan Banawa menjadi peradaban yang sejahtera. Selain itu, Ratu I Sabida
juga membuka ruang interaksi dengan kaum pedagang asing yang singgah di
pelabuhan Donggala dan yang menetap untuk sementara di wilayah Kerajaan Banawa.
Pada masa ini, mulai diperkenalkan cara merajut tenun sutra, yang kini dikenal
sebagai kain tenun Donggala, oleh para saudagar dari Gujarat.
Dalam urusan pewarisan tahta,
Ratu I Sabida tampaknya cenderung memilih Puteri I Sandudongie sebagai calon
penerusnya kendati ketiga anaknya yang lain adalah laki-laki, termasuk anak
yang paling sulung. Setelah Ratu I Sabida meninggal dunia, puteri bungsunya
itulah yang diangkat sebagai pelanjut tahta Kerajaan Banawa. I Sandudongie naik
jabatan sebagai ratu pada tahun 1800. Raja perempuan terakhir dalam sejarah
Kerajaan Banawa ini menikah dengan Magau Lando Dolo dan memperoleh seorang anak
laki-laki yang diberi nama La Sa Banawa.
Pada masa kuasa Ratu Kerajaan
Banawa yang ke-6 ini, Belanda juga berhasil memaksa Ratu I Sandudongie untuk
menandatangani sejumlah kesepakatan yang tentu saja merugikan pihak Kerajaan
Banawa. Kontrak perjanjian yang disodorkan oleh Belanda kepada Ratu I
Sandudongie pada tahun 1824, misalnya, memuat isi yang pada intinya semakin
menguatkan dominasi Belanda dalam monopoli perdagangan di Donggala. Salah satu
keuntungan istimewa yang diperoleh Belanda dengan kontrak tersebut adalah bahwa
Belanda diperbolehkan mendirikan Kantor Bea dan Cukai (Doane), beserta
macam-macam fasilitas, dengan dalih memperlancar kegiatan ekonominya.
Setelah menjadi ratu selama 45
tahun, Ratu I Sandudongie wafat pada tahun 1845. Putera semata wayangnya, La Sa
Banawa, ditetapkan selaku pemimpin Kerajaan Banawa yang berikutnya. Setelah
ditahbiskan menjadi raja, La Sa Banawa memperoleh nama kehormatan La Sa Banawa
I Sanggalea Dg Paloera dan menyandang gelar adat Mpue Mputi. Penguasa ke-7
Kerajaan Banawa ini mengawini I Palusia dan dikaruniai dua orang anak laki-laki
yang diberi nama I Tolare dan La Marauna.
Di era kepemimpinan Raja La Sa
Banawa I Sanggalea Dg Paloera, meski masih berada di bawah bayang-bayang
pengaruh Belanda, populeritas Donggala kian menjulang. Donggala tidak hanya
sebagai kota pelabuhan saja, tetapi juga sebagai kota pelajar, kota
perdagangan, kota pemerintahan, kota perjuangan, dan kota budaya yang sering
menjadi rujukan dan didatangi oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia.
Josep Condrad, pengelana sekaligus penulis berkebangsaan Inggris kelahiran
Polandia, menjadikan Donggala sebagai salah satu tempat penjelajahan yang
dilakoninya. Selama masa kunjungan ke Kerajaan Banawa sejak tahun 1858, Condrad
menjalin persahabatan yang erat dengan Raja La Sa Banawa I Sanggalea Dg Paloera
.
Kepala pemerintahan Kerajaan
Banawa yang berikutnya adalah La Makagili yang tidak lain adalah cucu dari Raja
La Sa Banawa I Sanggalea Dg Paloera. Penguasa Kerajaan Banawa yang ke-8 ini
menduduki puncak singgasana sejak tahun 1888
dengan gelar La Makagili Tomai Doda Pue Nggeu dan dikenal sebagai sosok
pemimpin yang paling berani dan gigih melawan penjajah Belanda.
Tepat pada tanggal 23 Juli 1893,
pusat pemerintahan Kerajaan Banawa yang selama ini berlokasi di Pudjananti
alias Ganti dipindahkan ke Donggala. Penetapan Donggala sebagai ibukota
Kerajaan Banawa ini bertahan hingga Kerajaan Banawa bersatu di bawah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, tahta Raja La Makagili Tomai Doda Pue
Nggeu berakhir pada permulaan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1902
Kerajaan di Era Kemerdekaan
Memasuki abad ke-20, pemerintah
kolonial Hindia Belanda semakin kuat menancapkan pengaruhnya terhadap
kerajaan-kerajaan yang terdapat di Sulawesi Tengah, tidak terkecuali Kerajaan
Banawa. Kerajaan-kerajaan lokal tersebut telah diikat oleh pemerintah kolonial
Hindia Belanda dengan berbagai macam kontrak politik dan ekonomi .Pada periode
tahun 1902 hingga 1926, pemimpin Kerajaan Banawa adalah La Marauna dengan gelar
La Marauna Pue Totua dan mendapat julukan kehormatan sebagai. Mpue Totua
Pengemban estafet kepemimpinan
Kerajaan Banawa yang ke-10 ialah Raja La Gaga Pue Tanamea yang bertahta sejak
tahun 1926 sampai dengan tahun 1932. Raja La Gaga Pue Tanamea adalah anak dari
kakak kandung Raja La Marauna Pue Totua yang telah menjabat sebelumnya. Setelah
Raja La Marauna Pue Totua mangkat, yang diangkat sebagai penggantinya adalah putera
keempat almarhum raja, bernama La Ruhana Lamarauna. Pada masa pemerintahan Raja
Banawa ke-11 ini, terjadi pertempuran sengit antara Belanda dengan Jepang yang
mendarat di wilayah Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Mei 1942. Akhirnya, Jepang
berhasil mengambil-alih penguasaan wilayah Kerajaan Banawa.
Raja La Ruhana Lamarauna harus
menjalankan pemerintahannya dengan waspada dan berhati-hati selama era
penjajahan Jepang. Pada masa ini, Kerajaan Banawa nyaris tidak memiliki
kewenangan dan kekuasaan secara politik lagi dan hanya sekadar menjalani
kehidupan sembari menunggu terjadinya perubahan. Harapan itu terwujud ketika
pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Raja
La Ruhana Lamarauna pun leluasa dapat menjalankan roda pemerintahan Kerajaan
Banawa hingga tutup usia pada tahun 1947
Pemangku tahta Kerajaan Banawa
yang selanjutnya adalah putera bungsu Raja La Ruhana Lamarauna, bernama La
Parenrengi Lamarauna. Selain sebagai pemangku tahta, Raja Banawa ke-12 ini juga
berkecimpung di ranah perpolitikan nasional dengan merangkap jabatan sebagai
Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) yang pertama di Sulawesi Tengah. Suami
dari Hajja Sania Tombolotutu ini merupakan raja terakhir Kerajaan Banawa dan
memungkasi riwayat hidupnya pada tahun 1986. Raja La Ruhana Lamarauna
menghembuskan nafas terakhirnya di Palu.
Raja La Parenrengi Lamarauna
disebut sebagai raja terakhir Kerajaan Banawa karena sejak tanggal 12 Agustus
1952, Donggala ditetapkan sebagai salah satu dari dua kabupaten di Provinsi
Sulawesi Tengah, selain Kabupaten Poso. Status daerah Banawa pun dialihkan
menjadi kecamatan dan ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Donggala. Sejak saat
itu, kehidupan Banawa selaku pemerintahan kerajaan dinyatakan usai.
Silsilah
I Badan Tassa Batari Bana
(1485-1552 M).
I Tassa Banawa (1552-1650 M).
I Toraya (1650-1698M).
La Bugia Pue Uva (1698-1758 M).
I Sabida (1758-1800).
I Sandudongie (1800-1845).
La Sa Banawa I Sanggalea Dg
Paloera (1845-1888).
La Makagili Tomai Doda Pue Nggeu
(1888-1902).
La Marauna Pue Totua (1902-1926).
La Gaga Pue Tanamea (1926-1932).
La Ruhana Lamarauna (1932-1947).
La Parenrengi Lamarauna
(1947-1959)
Sistem Pemerintahan
Kerajaan Banawa mengadopsi sistem
pemerintahan yang telah diberlakukan dalam tata cara pemerintahan
kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Kemiripan pola pengaturan kehidupan di
Kerajaan Banawa dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan tersebut terlihat
dari bentuk bangunan dan pemakaian gelar kehormatan untuk bangsawan.
Bangunan adat khas Kerajaan
Banawa dikenal dengan sebutanbaruga yang merupakan lambang kewibawaan dan
kekuasaan kerajaan. Sedangkan gelar-gelar kehormatan kerajaan yang
dianugerahkan kepada para bangsawan di Kerajaan Banawa juga nyaris persis
dengan gelar bangsawan di Sulawesi Selatan, sebut saja pemakaian gelar yang
berawalan La, Daeng, Andi, dan sebagainya.
Di samping itu, format dan
struktur pemerintahan yang dijalankan di Kerajaan Banawa juga memakai gaya
kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yakni dengan menganut sistem Pitunggota.
Pitunggota adalah suatu susunan
pemerintahan kerajaan dan lembaga legislatif yang dipimpin oleh seorang
Baligau. Keanggotaan Pitunggota terdiri dari tujuh pejabat tinggi kerajaan,
termasuk menteri dan pejabat daerah, yaitu antara lain Madika Malolo, Madika
Matua, Ponggawa, Tadulako, Galara, Pabicara, dan Sabandara.
Madika Malolo adalah sebutan
untuk raja muda sebagai wakil dari Raja Banawa dalam mengurusi
persoalan-persoalan tertentu. Pengangkatan Madika Malolo dilakukan langsung
secara adat oleh raja dan harus mendapat restu dari dewan kerajaan. Madika
Matuamerupakan jabatan perdana menteri yang merangkap sebagai pejabat urusan
luar negeri dan ekonomi. Seorang Madika Matuadiangkat dan diberhentikan oleh
raja atas persetujuan Baligau. Anggota Pitunggota lainnya yakni Ponggawa atau
menteri dalam negeri, Tadulako atau menteri pertahanan dan keamanan, Galaraatau
menteri kehakiman, Pabicara atau menteri penerangan, dan Sabandara alias
menteri perhubungan kelautan
Tata cara pemerintahan di
Kerajaan Banawa juga terdapat dua lembaga tinggi, yakni Libu Nu Maradika
(semacam Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan Libu Nto Deya (semacam Dewan
Permusyawaratan Rakyat). Tugas Libu Nu Maradika adalah mengesahkan penobatan
raja terpilih. Sedangkan Libu Nto Deya ialah dewan yang mewakili tujuh penjuru
wilayah atau Kota Pitunggota. Bentuk Kota Pitunggota ditetapkan berdasarkan
luas wilayah kerajaan yang memiliki perwakilan Soki (kampung). Selain itu,
dalam tradisi Kerajaan Banawa dikenal tingkat penggolongan strata sosial masyarakat,
antara lain yaitu Madika/Maradika (kaum raja dan bangsawan), Totua Nungata
(keturunan tokoh-tokoh masyarakat), To Dea (rakyat biasa), dan Batua yang
merupakan kasta hamba atau budak.
Wilayah Kekuasaan
Sejak era pemerintahan Raja La
Sabanawa I Sanggalea Dg Paloera (1845-1888) hingga Raja La Ruhana Lamarauna
(1932-1947), Kerajaan Banawa memiliki luas wilayah sekitar 460.000 hektare yang
terbagi atas tiga daerah. Pertama adalah kawasan Banawa Selatan yang memiliki
area wilayah dari Loli Watusampu sampai Surumana yang berbatasan dengan daerah
Mamuju. Berikutnya adalah kawasan Banawa Tengah yang membentang dari Pantoloan
sampai Sindue. Bagian ketiga adalah kawasan Banawa Utara dengan cakupan daerah
yang terhampar dari Balaesang hingga Dampelas Sojol, termasuk Pulau Pasoso dan
Pangalasing.
Daerah-daerah yang dahulu
termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Banawa pada masa sekarang menjadi
desa-desa yang bernaung di wilayah administratif Kecamatan Banawa.
Daerah-daerah itu meliputi Ganti, Bambarimi, Boneoge, Boya, Gunling Bale,
Kabonga Besar, Kabonga Kecil, Kola-Kola, Labuanbajo, Lalombi, Limboro, Lolioge,
Lolitasiburi, Lumbudolo, Lumbumarara, Maleni, Mbuwu, Powelliwa, Salengkaenu,
Salubomba, Salumpaku, Surlimana, Tanahmea, Tanjung Batu, Tolongano, Tosale, Towale,
dan Watatu.
Sumber : DISINI
BERANDAKU
0 komentar:
Posting Komentar