Kisah Orang Tompu, Sebuah Potret Buruk Pembangunan di Sulawesi Tengah

 

Oleh Ewin Laudjeng

 

Orang Tompu atau To Ritompu –demikian mereka biasa menyebut dirinya– adalah sub Suku Kaili yang menggunakan bahasa Kaili berdialek Ledo. Pemukiman mereka tersebar di beberapa Boya (kampung), puncak gunung sebelah Timur Kota Palu. Secara administrasi, tempat ini terletak di Desa Ngata Baru, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

 

Belum diketahui pasti, sejak kapan mereka menempati daerah tersebut. Namun yang jelas, orang Kaili yang merupakan salah satu suku asli di Sulawesi Tengah itu sudah bermukim di tempat ini jauh sebelum adanya Negara Republik Indonesia.

 

Dalam bahasa lisan orang Tompu, dulunya, luas daratan masih sebesar telur ayam kampung. Oleh Tupu Atala (sang pencipta), diturunkanlah Tana Sanggamu (tanah segenggam) bersama seekor ayam jantan warna putih. Peristiwa itu terjadi menjelang sore, di puncak Gunung Kalinjo, Tompu.

 

Ayam itu kemudian mengais-ngaiskan cakarnya di atas Tana Sanggamu sehingga berubah menjadi daratan luas yang ditumbuhi sejumlah pepohonan seperti, bambu kuning, lampeuju, peliu, lambuangi, ganaga, tea, beringin dan lanjo.

 

Selain itu, bekas cakaran ayam jantan tersebut kemudian nebete (menjelma) menjadi manusia, tapi wujudnya belum sempurna, masih berupa badan tanpa kepala. Untuk proses penyempurnaan, Tupu Atala kemudian mengambil tanah dari Bulili, suatu tempat di sebelah utara Kalinjo yang masih termasuk dalam wilayah ke–adat-an Tompu sekarang ini.

 

Dari manusia pertama itulah yang kemudian menurunkan generasi suku Kaili sub etnis Ledo yang mendiami sejumlah Boya di Tompu. Lambat laun, mereka menyebar luas ke Lembah Palu dan beberapa daerah lainnya di Sulawesi Tengah.

 

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, orang Tompu masih mengandalkan tradisi perladangan padi. Sebab menurut keyakinan mereka, padi itu adalah merupakan jelmaan leluhur yang harus selalu di jaga. Kisah tentang asal-muasal padi ladang itu, menurut Papa Reni (62), salah satu warga setempat, bermula dari cerita sepasang suami isteri yang hidup di Tompu. Mereka memiliki dua orang anak, laki dan perempuan. Suatu ketika dua orang anaknya itu menangis minta makan.

 

Karena tidak tahan mendengar tangisan anaknya, Si Ibu kemudian pergi ke suatu tempat dan memohon kepada Tupu Alatala agar diberikan makanan. Tak lama kemudian, permohonan doa ibu tersebut dikabulkan. Diturunkanlah padi, tapi jumlahnya agak terbatas. Oleh Si Ibu, padi tersebut dibuat menjadi bubur untuk dimakan anaknya.

 

Keesokan harinya, anak itu kembali menangis minta makan. Tak tahan mendengar anaknya menangis, suaminya meminta lagi pada istrinya agar bermohon pada Tupu Alatala. Si Isteri pun kembali berdoa dan memohon agar diberikan makanan. Dan permintaan itu kembali dikabulkan.

 

Hari berikutnya, sang anak menangis lagi. Melihat anaknya menangis, Si Ibu bingung dan merasa malu untuk minta makanan secara terus menerus pada Tupu Alatala. Karena itu, suaminya kemudian menawarkan diri untuk pergi berdoa minta makanan pada Tupu Alatala. Namun sebelum pergi, dia berpesan pada isterinya, Jika seminggu lamanya saya tidak kembali, tidak perlu dicari. Tetapi pergi saja ke ladang kita yang baru, saya ada di sana, kata Sang Suami pada istrinya.

 

Setelah seminggu pergi, suaminya tak kunjung datang. Maka, Sang Isteri pergi ke ladang mereka yang baru dibuka, sesuai pesan suaminya.

 

Betapa terkejutnya dia sesampai di ladang. Ternyata tempat itu sudah ditumbuhi padi, yang tidak lain adalah jelmaan dari suaminya.

 

Sejak saat itu, orang Tompu tidak pernah meninggalkan tradisi menanam Padi.

 

Sebab jika tidak menanam padi ladang, sama saja memutuskan hubungan spiritual dengan leluhur. Karenanya proses itu dianggap suatu religi.

 

Untuk menjaga ketersediaan pangan, setiap rumah tangga membuat Gampiri (lumbung padi). Karenanya, kata Papa Reni, sehebat apapun kemarau panjang saat itu, warga Tompu tidak pernah mengalami kekurangan pangan. Bahkan, mereka menjadi penyuplai beras ke desa-desa tetangga.

 

Saat itu, ada enam puluh lebih jenis varietas lokal di Tompu. Tapi sekarang ini, tidak sampai sepuluh jenis yang tersisa. Karena kampung ini sempat kosong, akibat di bubarkan secara paksa oleh pemerintah pada tahun 1975. Pernah diupayakan warga mencari di tempat lain varietas padi tersebut, tapi sudah tidak tersedia lagi di tempat itu.

 

Penekanan terhadap Orang Tompu

 

Sejarah penekanan terhadap orang Tompu sebenarnya telah berlangsung lama. Menurut Papa Jani, proses itu dimulai tahun 1927, ketika kolonial Belanda mulai menduduki Sigi Biromaru.

 

Kekayaan alam yang dimiliki warga Tompu memancing reaksi Belanda untuk datang menguasainya. Akan tetapi, niat buruk kompeni itu mendapat tentangan dari warga. Dan, terjadilah pertempuran hebat pada saat itu.

 

Tapi karena hanya bersenjatakan seadanya, orang Tompu pun kuwalahan. Korban mulai berjatuhan di pihak warga. Oleh mereka, dikuburkan secara massal di Boya Sidima, Tompu.

 

Sejak saat itu, pemerintah kolonial dengan leluasa bisa mengambil seluruh kekayaan alam yang ada di Tompu, seperti damar, cendana, kayu manis dan kemiri. Untuk mempermudah proses pengangkutan, mereka memaksa penduduk untuk membuat jalan lingkar menuju ke kantong-kantong hutan kayu manis dan damar.

 

Selain itu, para warga juga diminta untuk membayar blasting (pajak) ke pihak kompeni atas penggunaan tanah di tempat itu.

 

Hal itu mendapat reaksi keras dari warga. Menurutnya, mereka tidak pernah berutang dengan pemerintah Belanda. Karena menolak bayar pajak, sebagian dari mereka kemudian memilih untuk meninggalkan perkampungan tersebut dan masuk ke hutan di daerah Manggalapi, dekat perbatasan Kabupaten Parigi Moutong hingga sekarang ini.

 

Menurut Papa Asa (69), salah seorang tokoh adat setempat, sebelum tahun 1927, Tompu sudah otonom dan punya sistem pemerintahan sendiri. Terhitung, ada tujuh Kapala Ntina (setingkat dengan kepala kampung) yang sempat menjadi pemimpin di tempat itu. Yang pertama adalah, Rapeyangga Ngata, kedua Yabakita, ketiga Kitanava, keempat Lamatoti, kelima Silinava, keenam Yavaringgi, dan ketujuh adalah Manasele.

 

Manasele menjabat dari tahun 1945 sampai 1975. Setelah itu, tidak ada lagi kepemimpinan baru di Ngata Tompu. Karena sejak tahun 1975, perkampungan itu telah dibubarkan secara paksa oleh pemerintah dengan alasan masuk dalam kawasan hutan lindung.

 

Melalui dinas kehutanan dan aparat keamanan, pemerintah mendesak warga untuk mengosongkan perkampungannya. Mereka dipaksa pindah ke beberapa desa yang telah disiapkan oleh pemerintah. Beberapa pemukiman warga di Boya Bulili dibakar oleh Badu, salah seorang anggota kepolisian dari sektor Palu Timur.

 

Kami tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu, kecuali pasrah. Karena mereka mengancam akan memasukkan kami ke penjara jika membangkang, ungkap Papa Santa, salah seorang warga Tompu,

 

Dengan mobil truk, mereka diangkut ke Desa Rahmat, Kecamatan Palolo –jaraknya sekitar 50 km dari Tompu. Di tempat baru ini, pemerintah telah menyiapkan sebuah rumah panggung sederhana dan lahan seluas 2 hektar untuk setiap keluarga. Disamping itu, pemerintah juga memberikan bahan makanan selama beberapa bulan serta peralatan kerja, seperti parang dan cangkul.

 

Meskipun diberi sejumlah fasilitas oleh pemerintah, warga Tompu tidak merasa betah di tempat itu. Karena di perkampungan baru itu mereka sudah berbaur dengan masyarakat dari komunitas lain, jadi mereka tidak bisa leluasa mengembangkan tradisinya. Hal lain, menurut penuturan warga, lahan yang diberikan pemerintah adalah lahan basah yang hanya cocok buat sawah. Sedangkan mereka tidak punya keterampilan bertani di lahan basah.

 

Pada beberapa kasus, malah tanah milik penduduk lain yang diberikan pemerintah pada warga Tompu. Dan ini seringkali menimbulkan konflik antar sesama warga. Untuk menghindari terjadinya konflik, kami selalu mengalah, ujar Kobo, warga Tompu.

 

Atas persetujuan Efendi Dg. Pawara, Camat Sigi Biromaru pada saat itu, warga Tompu akhirnya menyingkir ke Vatubose, masih dalam wilayah desa Rahmat. Di tempat itu, mereka mulai menanam beberapa tanaman produksi, seperti kakao dan kopi. Ketika tanaman mereka sudah berbuah, muncul lagi soal baru. Kali ini datang dari pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL).

 

Lembaga konservasi milik pemerintah itu memasang patok-patok pal batas tepat di lokasi perkebunan warga. Secara sepihak, tempat itu ditetapkan sebagai kaw

asan konservasi. Akibatnya, warga Tompu semakin tersingkir. Dan, itu kemudian membuat kerinduan di hati mereka untuk segera kembali ke kampung leluhur.

 

Untuk menghindari terjadinya konflik berkepanjangan, tahun 1998, “Kami dan sejumlah warga lainnya sepakat untuk pulang ke Tompu hingga sekarang ini, kata Papa Jani.

 

Saat mereka kembali, ada banyak perubahan yang terjadi di kampung itu. Sejumlah hutan mulai rusak akibat adanya penebangan kayu yang dilakukan pihak luar. Hal itu kemudian menyebabkan keringnya mata air. Padahal dulu tempat itu sangat kami jaga, karena itu adalah penghidupan kami, ungkapnya.

 

Sementara itu, pengetahuan mereka tentang perbintangan juga sudah mulai

 

hilang. Karenanya, mereka bertekad untuk mencari segala sesuatu yang hilang dari perkampungan itu, baik sistem sosial, religi ataupun lainnya. Hal itu mereka lakukan demi untuk menata kehidupan Tompu yang lebih baik ke depan. Sebab perjuangan kami saat ini adalah adanya pengakuan dari negara terhadap orang Tompu, tegas Papa Jani.[DEPORT]

Sumber : DISINI

Rabaca Mpapola, lee...

Sejarah Singkat Masyarakat adat LANDO Raranggonau

 

Kaili Ledo Lando Raranggonau

Asal-usul Masyarakat Kaili Ledo dikisahkan sebagai orang-orang yang berburu di hutan yang berlokasi di Gunung Lando dan berpindah-pindah di wilayah sekitarnya. Mereka amat menyukai meminum Tule (Saguer), minuman yang terbuat dari buah Enau. Mereka kemudian menemukan sebuah tempat yang banyak ditumbuhi oleh Pohon Enau dan memutuskan untuk menetap di tempat yang saat ini disebut sebagai Gunung Sigirayo yang kemudian ditanami banyak Maku (pohon jambu air). Seiring waktu, penduduk bertambah maka ditetapkanlah pemukiman yang saat ini dikenal sebagai kampung Raranggonau atau “Kampung di dalam Buah Enau.”

Orang-orang yang bermukim di kampung Raranggonau itu kemudian bertumbuh dan menjadi cikal bakal dari rumpun etnis “Kaili Ledo”. Masyarakat Raranggonau pada awalnya hidup dengan berpegang pada hukum adat Kaili Ledo yang dikembangkan oleh para Madika (pemimpin). Adat itu menncakup pada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar-masyarakat dan juga tata cara mengelola serta menguasai sumber daya alam.

Seiring berjalannya waktu, datanglah orang-orang Tobula Mata (Orang Putih) yaitu misionaris dari Inggris yang mengenalkan Agama Kristen di tanah Raranggonau. Terjadilah penyesuaian antara Hukum adat Kaili Ledo dengan ajaran Kristiani Bala Keselamatan secara damai. Pada tahun 1928, sebagian besar warga Raranggonau berpindah ke wilayah Bora untuk dapat mendekat ke Gereja. Mereka dibuatkan pemukiman dan dibagikan lahan garapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ternyata alam di Bora tidak tersedia sumber air yang mencukupi untuk menyuburkan tanaman. Berpindahlah masyarakat Raranggonau kembali ke kampung asalnya dan menjadi sebuah Kampung/Desa dengan Kepala Kampung pertama bernama Lajuru (pada zaman kolonial). Pada perkembangannya, Masyarakat Ranggonau berinteraksi dengan beberapa masyarakat lain seperti Kaili Ledo yang berasal daerah Tompu dan juga Kaili Ija untuk urusan jual-beli rotan. Bahkan, keakraban antara Kaili Ledo dan Kaili Ija (saat ini) menghasilkan pertukaran bahasa lokal yang disepakati bersama saat itu. Sejak itu, bahasa Ija yang berasal dari kampung Raranggonau menjadi bahasa yang digunakan dan disebarkan di Bora, pusat pemerintahan Kab. Sigi saat ini.

Masyarakat Kaili Ledo di Desa Raranggonau kemudian bertemu dengan orang-orang yang berbahasa Indonesia dan dipaksa pindah ke wilayah lain. Oleh karena tidak suka diperintah, mereka kemudian menyebar dan bersembunyi menyebar di hutan-hutan yang dalam dan mendirikan pemukiman di beberapa tempat yang saat ini dikenal sebagai: 1. Desa Rejeki (1957), 2. Dusun Parigi Bonebula (1962), 3. Desa Parigi Gangga (1962), 4. Dusun Maranata (1962), 5. Dusun Manggalapi (1971), dan 6. Dusun Palolo Bampres (1977). Namun, sebagian dari mereka yang merindukan kampung halamannya, kembali ke kampung yang menjadi Dusun Raranggonau yang termasuk ke wilayah Desa Pombewe di masa kini. Sejak itulah Masyarakat Kaili Ledo itu berdiaspora ke berbagai wilayah di Sulawesi Tengah.

 

Pembagian ruang menurut adat

1. Ra Vana atau hutan rimba yang berbatasan dengan wilayah adat lain yang amat jauh dari pemukiman;

2. Ra Rakayu yang berarti “dalam hutan rimba yang belum dijamah” yang terdapat sumber-sumber air di dalamnya;

3. Rampangale merupakan kawasan hutan yang belum digarap, biasanya merupakan tempat untuk berburu dan mengumpulkan hasil hutan seperti rotan, enau, kayu untuk kebutuhan rumah, dsb);

4. Talua (Tawua) adalah wilayah hutan yang sudah pernah digarap dan ditinggalkan, biasanya ditumbuhi rumput dan tumbuhan liar lainnya seperti Enau, Kemiri, Cengkeh, Coklat, Kopi, dll;

5. Bonde yaitu wilayah yang sudah dijadikan kebun yang menetap oleh warga dengan tanaman keras dan palawija tumbuh di dalamnya hingga saat ini; dan

6. Ngata atau kampung yaitu wilayah yang dijadikan pemukiman.

 

Aturan adat yang berkaitan dengan pengelolaan Wilayah dan Sumber daya alam

Masyarakat Adat Raranggonau memiliki aturan adat untuk tidak boleh membuka lahan (memaras habis) di beberapa lokasi seperti:

1. Daratan muara sungai (kuala) sejauh 1 km atau yang berdekatan dengan mata air untuk menjaga sumber air.

2. Tanah dengan kemiringan yang curam atau tebing untuk mencegah longsor.

3. Tanah yang menjadi habitat bagi hewan-hewan endemik.

4. Tanah yang dikeramatkan.

Memaras lokasi terlarang itu akan diberi peringatan oleh lembaga adat.

Untuk tanah dan hasil hutan berupa kayu hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan bagi Masyarakat Adat Raranggonau dan tidak diperjualbelikan, sangsinya denda (Givu) bertingkat. Teguran pertama kambing, teguran kedua sapi, dan selanjutnya diatur oleh musyawarah.

Untuk melakukan pembukaan dan penggarapan lahan kembali, Masyarakat Adat Raranggonau mengacu pada sistem pengetahuan perbintangan untuk mengetahui waktu tanam terbaik untuk memulai proses tanam padi ladang dan tanaman kebun lainnya. Selain itu, mereka juga memercayai ihwal mimpi untuk mengetahui waktu baik dan tidak baik dalam memulai penggarapan lahan.

Mereka memiliki kebiasaan untuk tidak menggunakan pupuk maupun pestisida kimia untuk menyuburkan tanaman dan mengantinya dengan menggunakan bahan alami untuk pestisida seperti air perasan tembakau dan kayu Tuaba.

MA Raranggonau mengenal sistem kerja kolektif berdasarkan hamparan kebun. Setiap hamparan biasanya terdiri dari 5—10 orang saling mengabarkan dan saling membantu secara bergiliran untuk melakukan penggarapan dan juga pemanenan.

 

Aturan Adat terkait Pranata Sosial

Beberapa aturan adat yang berkaitan dengan pranata sosial antara lain:

Perselingkuhan akan disidangkan dan dikenakan sangsi denda (Givu) sebanyak 2 ekor kerbau/sapi dan 100 buah piring putih (yang terbukti suka sama suka), yang tidak terbukti 1 ekor kambing dan 30 buah piring putih.

Pengelolaan lahan milik anggota masyarakat lain harus seizin pemilik asalnya, jika diketahui tidak izin akan dikenakan Givu yang diatur secara adat.

Perkawinan harus melalui proses adat Mangore Roko (Mengikat dengan Rokok), lalu ditentukan waktu dan tempat dengan Mangore Sambulu Gana (Meminang dengan Pinang, Sirih, Gambir, Tembakau, dan Pisau). Jika dibatalkan satu proses di atas akan dikenakan denda (Givu) bagi yag terbukti bersalah. Jika pihak laki-laki membatalkan adalah satu kambing, jika pihak perempuan yang membatalkan, didenda dengan pelipatgandaan persyaratan pernikahan.

 

Batas Wilayah

Batas Barat        Boyavou (Dusun 2, Desa Pombewe) dengan batas yaitu Tabaro (Sungai Konju), Uve Rompu Doda, Saukaleto, Buliongu. Desa Oloboju dengan batas yaitu Tabaro (Sungai Konju). Desa Tompu dengan batas yaitu Buliongu.

Batas Selatan    Desa Oloboju dengan batas yaitu Sirame, Landara, Bau Katinga, Sambita Oge, Vuno, Posovo, Taipa Jaleje.

Batas Timur       Wilayah Adat Parigi, Kab. Parigi Moutong dengan batas yaitu Tanggumbuno, Tanggumbuno Kodi, Baongga, Bu Tondo, Tovilao, Saunda, Kaoti, Rorona, Kayulopa, Sausiora, Sau Vanga, dan Ravana Sirame.

Batas Utara       Wilayah Adat Tompu, Desa Loru dengan batas berupa Sungai Paneki

 

Sumber : DISINI

Rabaca Mpapola, lee...

Sejarah Singkat Masyarakat adat BULILI

 

Sekitar abad XV Masehi di satu tempat yang bernama Tinoe, hidup orang sekelompok orang di bawah pimpinan seorang pemuda yang bernama Rabili. Komunitas mereka dalam bahasa Badanya disebut Boea, Rahili adalah anak dari Rawintu. Setiap hari pekerjaan mereka adalah berburu binatang. Suatu hari Rabili menemukan satu bukit yang indah untuk tempat bermukim, maka diajaknyalah teman-temannya untuk pindah ke tempat itu, yang di beri nama Bulili. Pemberian nama ini dilatarbelakangi oleh hidup mereka yang berkeliling (Mambubulili) dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berburu binatang, Selanjutnya Rabili juga menemukan satu bukit yang dijadikannya sebagai tempat penyembahan, karena di bukit itu hidup satu pohon Beringin yang sangat besar. Bukit itu di beri nama Powalia, Namun pada akhirnya Rabili sepakat untuk menebang pohon Beringin itu, dan di butuhkan 7 hari untuk proses penebangan pohon tersebut. Setelah pohon itu tumbang, kembali mereka melaksanakan ritual dalam bahasa Bada disebut Mowalia. Anehnya, ketika pohon itu tumbang muncul 7 nama tempat, sesuai dengan jumlah dahan pohon Beringin tersebut, yaitu Panto, Lanti, Kaladuna, Piore, Kahabu'a, Lento, dan Pakawa, Setelah itu, Rabili membuat Duhunga yaitu bangunan yang terbuat dari kayu dengan model perau sebagai tempat tinggalnya pada saat itu pula datanglah seorang yang bemama Manuru mempersunting putri dari Rabilli. Buah kasih perkawinan mereka melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Lapabada, selanjunya Lapabada melahirkan 3 orang anak yang diberii nama Lapadandi, Lapalando, Longki.

 

Zaman terus berkembang masyarakat Bulili terus menyebar dan pemimpipun bergantian untuk memimpin kampung Bulili. kalau dulu kampung Bulili dikenal dengan kepercayaan animisme yang sangat kuat tapi sekarang mnsyarakat Bulili telah memegang teguh kepercayaan iman masing-masing sesuai agamanya.

Sumber : DISINI

Rabaca Mpapola, lee...

TADULAKO BULILI

 

Di desa suatu desa bernama Bulili hiduplah 3 orang tadulako atau panglima perang. Mereka masing-masing bernama: Bantaili, Makeku dan Molove. Mereka terkenal sangat sakti dan pemberani. Tugas utama mereka adalah menjaga keselamatan desa itu dari serangan musuh.

 

Pada suatu hari Raja Sigi mempersunting seorang gadis cantik Bulili. Mereka tinggal untuk beberapa bulan di desa itu hingga gadis itu mengandung. Pada saat itu Raja Sigi meminta ijin untuk kembali ke kerajaannya. Dengan berat hati perempuan itu melepas suaminya.

 

Sepeningal Raja Sigi itu, perempuan itu melahirkan seorang bayi. Pemuka-pemuka Bulili lalu memutuskan untuk mengirim utusan untuk menemui suami perempuan itu. Utusannya adalah tadulako Makeku dan Bantaili.

 

Sesampainya di Sigi, mereka bukannya disambut dengan ramah. Tetapi dengan sinisnya raja itu menanyakan maksud kedatangannya. Mereka pun menguraikan maksud itu. Mereka menyampaikan bahwa mereka diutus untuk meminta padi di lumbung untuk anak raja yang baru lahir.

 

Dengan congkaknya raja Sigi menghina mereka. Ia lalu berkata pada Tadulako itu: "kalau mampu angkatlah lumbung padi di belakang rumah." Dengan marahnya Tadulako Bantaili mengeluarkan kesaktiannya. Ia pun lalu mampu memanggul lumbung padi besar yang dipenuhi oleh padi. Biasanya lumbung kosong saja hanya akan bergeser kalau diangkat oleh puluhan orang.

 

Makeku berjalan di belakang Bantaili untuk mengawal lumbung padi itu. Dengan sangat geram Raja Sigi memerintahkan pasukannya untuk mengejar mereka. Pada suatu tempat, terbentanglah sebuah sungai yang sangat lebar dan dalam. Dengan mudahnya mereka melompati sungai itu. Meskipun sambil menggendong lumbung padi, Bantaili berhasil melompatinya tanpa ada banyak ceceran beras dari lumbung itu. Sedangkan pasukan yang mengejar mereka tidak berani melompati sungai yang berarus deras. Mereka akhirnya kembali ke Sigi dengan kecewa.

 

(Diadaptasi secara bebas dari Drs. A, Ghani Ali dan Kawan-kawan, "Tadulako Bulili," Cerita Rakyat Sulawesi Selatan, Jakarta: Departemen P dan K, 1981, 113-118).

Rabaca Mpapola, lee...

Kerajaan Banawa (Donggala) di Sulawesi Tengah

 

Kerajaan Banawa (Donggala) di Sulawesi Tengah

 

Kerajaan Banawa adalah salah satu kerajaan Melayu yang terdapat di Sulawesi Tengah. Kerajaan ini sering disebut Kerajaan Donggala Banawa karena lahir di wilayah Donggala. Kerajaan yang berdiri pada medio abad ke-15 Masehi ini terlahir berkat andil tokoh legendaris yang berpetualang dari tanah Bugis, yaitu Sawerigading. Sejak pertama kali didirikan, kerajaan ini mampu mempertahankan eksistensinya hingga era pascakemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini, Banawa menjadi wilayah kecamatan yang merupakan ibukota dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Sejarah

Penduduk Donggala adalah percampuran dari berbagai ras dan suku bangsa, hasil persilangan ras Wedoid dan Negroid yang berkembang menjadi suku bangsa baru menyusul datangnya orang-orang Proto-Melayu pada tahun 3000 SM. Aroma Melayu semakin kental ketika pada era 300 SM kaum perantau yang berasal dari ras Deutro-Melayu juga menyambangi Donggala dan tempat-tempat di Sulawesi Tengah lainnya (www.sejarahbangsaindonesia.co.cc). Mayoritas penduduk Kerajaan Banawa adalah orang-orang dari Suku Kaili.

a. Cikal-Bakal Berdirinya Kerajaan Banawa

Pendahulu Kerajaan Banawa adalah suatu perabadan monarki milik Suku Kaili yang bernama Kerajaan Pudjananti atau yang sering juga disebut sebagai Kerajaan Banawa Lama. Kerajaan ini diperkirakan masih eksis pada abad ke-11 hingga 13 M, sezaman dengan Kerajaan Singasari yang dilanjutkan oleh Majapahit. Diperkirakan, Kerajaan Pudjananti mengalami masa kejayaan antara kurun tahun 1220 sampai 1485 M. Kerajaan Pudjananti menjadi salah satu dari tiga kerajaan tua yang terdapat di Sulawesi Tengah, yaitu Kerajaan Banggai (Benggawi) dan Sigi (Jamrin Abubakar, dalam http://catatanjamrin.blogspot.com).

Versi legenda, diceritakan bahwa raja yang paling terkenal dalam riwayat Kerajaan Pudjananti bernama Raja Lian. Sang penguasa dikisahkan menikahi seorang wanita dipercaya datang dari alam gaib. Perkawinan ini membuahkan seorang anak perempuan bernama Gonenggati yang memberi Raja Lian tujuh orang cucu, masing-masing enam cucu laki-laki dan satu cucu perempuan. Keenam cucu laki-laki tersebut kemudian menyebar ke daerah-daerah lain, menikah dengan wanita setempat, dan menjadi penguasa di daerah-daerah baru tersebut (http://infokom-sulteng.go.id).

Sesuai namanya, pusat pemerintahan Kerajaan Pudjananti diduga kuat berlokasi di daerah yang bernama Pudjananti atau Ganti. Jarak Pudjananti tidak begitu jauh dari Donggala, yang kelak menjadi ibukota Kerajaan Banawa, hanya sekitar 2 kilometer. Pudjananti merupakan kawasan tua yang sudah lama berpenghuni (Abubakar, dalam http://catatanjamrin.blogspot.com).

Donggala sudah kesohor sebagai salah satu kota perdagangan yang ramai. Bahkan, Donggala merupakan kota pelabuhan tertua di Sulawesi Tengah (Agustan T. Syam, dalam http://portal.cbn.net.id). Kota pelabuhan ini oleh orang Eropa disebut dengan nama Banava, yang boleh jadi merupakan akar dari kata Banawa (Abubakar, dalam http://catatanjamrin.blogspot.com).

Ketenaran bandar niaga Donggala sempat disebutkan dalam lembaran naskah catatan perjalanan yang ditulis oleh pengelana dari negeri Cina. Seorang pedagang Eropa, bernama Antonio de Paiva, pada kurun tahun 1542-1543 bertolak ke Donggala dengan maksud untuk mencari kayu cendana. Pada saat itu, wilayah Banawa memang banyak ditumbuhi pohon cendana. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Dr. Boorsman di mana ia menemukan batang-batang pohon cendana di pegunungan di sekitar Palu dan Donggala (Abubakar, dalam http://catatanjamrin.blogspot.com).

Penamaan Banawa sebagai kerajaan dimungkinkan juga terkait erat dengan nama kapal yang ditumpangi Sawerigading untuk mengarungi samudera, termasuk mengunjungi Ganti dan Donggala. Sawerigading adalah seorang pangeran dari Kerajaan Luwu Purba, putera dari Sang Raja Batara Lattu. Nama Sawerigading dikenal melalui cerita dan kisah dari epik sastra Bugis yang legendaris, yakni La Galigo (http://id.wikipedia.org).

Di suatu tempat yang tidak jauh dari Ganti dan Donggala, kapal yang ditumpangi rombongan Sawerigading terpaksa berlabuh karena mengalami sedikit kerusakan. Menurut kepercayaan masyarakat lokal di sana, tempat di mana Sawerigading menyangga bahteranya itu lantas dikenal dengan nama Langgalopi yang dalam bahasa Bugis-Donggala berarti “galangan perahu” (Abubakar, dalam http://catatanjamrin.blogspot.com).

Langgalopi termasuk wilayah kekuasaan milik Kerajaan Pudjananti. Sawerigading kemudian memutuskan untuk mengunjungi kerajaan itu. Bukti bahwa rombongan Sawerigading pernah melalukan pelayaran sampai ke wilayah kekuasaan Kerajaan Pudjananti termaktub dalam Kitab Bahasa Bugis. Dalam kitab itu disebutkan bahwa salah satu daerah jelajah Sawerigading adalah Pudjananti (Abubakar, dalam http://catatanjamrin.blogspot.com).

Sawerigading sempat berkunjung ke Kerajaan Sigi di Teluk Kaili dan bermaksud menyunting Ratu Ngilinayo, pemimpin Kerajaan Sigi, untuk dijadikan istrinya. Akan tetapi, pernikahan itu tidak pernah terjadi karena terjadi gempa bumi pada saat pembicaraan pinang-meminang dilangsungkan sehingga rencana tersebut menjadi kacau-balau. Akibat bencana itulah, seperti yang diyakini dalam legenda, perairan Teluk Palu menjadi kering. Orang-orang yang semula berdomisili di pegunungan pun mulai turun dan mendirikan permukiman baru di lembah bekas laut itu serta beranak-pinak hingga sekarang (Abubakar, dalam http://catatanjamrin.blogspot.com).

Singkat cerita, dari hasil kunjungan ke Kerajaan Pudjananti itu muncul gagasan untuk menikahkan anak lelaki Sawerigading, yakni La Galigo, dengan puteri Kerajaan Pudjananti yang bernama Daeng Malino Karaeng Tompo Ri Pudjananti.  Dari perkawinan itu, La Galigo dikarunai dua orang anak, masing-masing laki-laki dan perempuan. Cucu laki-laki Sawerigading diberi nama Lamakarumpa Daeng Pabetta La Mapangandro, yang artinya “pergi menantang, menang, dan akhirnya semua menyembah kepadanya”. Sedangkan anak yang perempuan diberi nama Wettoi Tungki Daeng Tarenreng Masagalae Ri Pudjananti, yang bermakna “bintang tunggal yang diikuti semua orang” (Iin Ainar Lawide, dalam http://iinainarlawide.blogspot.com).

Lamakarumpa Daeng Pabetta La Mapangandro dinikahkan dengan I Badan Tassa Batari Bana, puteri dari kakak Raja Bone. Setelah pernikahan itu, Sawerigading dan La Galigo mulai menggagas pendirian pemerintahan baru sebagai pengganti Kerajaan Pudjananti. Dibuatlah kesepakatan dari raja-raja yang menurunkan darah bangsawan murni kepada kedua mempelai menghadiahkan seluruh wilayah Kerajaan Pudjananti. Sejak saat itu, sebuah pemerintahan hasil afiliasi Bugis dan Kaili dengan nama baru, yaitu Kerajaan Banawa (Abubakar, dalam http://catatanjamrin.blogspot.com).

b. Masa Awal dan Eksistensi Kerajaan Banawa

Kerajaan Banawa resmi berdiri di bawah kepemimpinan seorang ratu, yakni I Badan Tassa Batari Bana yang bertahta sejak tahun 1485 hingga 1552 M (Abubakar, dalam http://catatanjamrin.blogspot.com). Penerus kepemimpinan I Badan Tassa Batari Bana juga seorang perempuan, bernama I Tassa Banawa. Ratu ke-2 Kerajaan Banawa ini memerintah sejak tahun 1552 sampai dengan 1650 M. Pada masa pemerintahan I Tassa Banawa, wilayah kekuasaan Kerajaan Banawa semakin bertambah luas. Selain itu, kabinet I Tassa Banawa juga berhasil merumuskan tata cara atau sistem pemerintahan dan membentuk Dewan Adat Pittunggota atau semacam lembaga legislatif kerajaan  (http://infokom-sulteng.go.id).

Masa pemerintahan I Tassa Banawa berakhir pada tahun 1650 M. Penerus I Tassa Banawa adalah cucu perempuannya, yaitu Puteri Intoraya. Ratu ke-3 Kerajaan Banawa ini menikah dengan dengan seorang lelaki bernama La Masanreseng Arung dari Cendana Mandar. Pernikahan pasangan ini dikaruniai empat orang anak, masing-masing dua laki-laki dan dua perempuan, yang diberi nama La Bugia, La Lotako, Puteri Nanggiwa, dan Puteri Nanggiana (Lawide, dalam http://iinainarlawide.blogspot.com).

Pada era kepemimpinan Ratu Intoraya, pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah Donggala. Penyebaran dan perkembangan ajaran Islam di lingkungan Kerajaan Banawa, dan juga di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, pada medio abad ke-16 M itu dipelopori oleh kerajaan-kerajaan dari Sulawesi Selatan yang sudah terlebih dulu memeluk Islam. Pelopor syiar Islam di kawasan Sulawesi Tengah adalah orang-orang dari Kerajaan Bone dan Wajo (www.sejarahbangsaindonesia.co.cc).

Sejalan dengan itu, Ratu Intoraya pun menjadi penguasa Kerajaan Banawa pertama yang memeluk Islam. Tindakan yang dilakukan oleh Ratu Intoraya dan segenap keluarga Kerajaan Banawa itu membuat sebagian besar rakyat juga turut berbondong-bondong masuk Islam.

Tidak cuma masuknya ajaran Islam saja yang mewarnai dinamika kehidupan Kerajaan Banawa pada masa pemerintahan Ratu Intoraya, melainkan juga pengaruh bangsa-bangsa asing yang datang dari Eropa. Portugis adalah wakil dari kaum Barat pertama yang memasuki wilayah ini, kemudian disusul oleh Spanyol dan Belanda lewat kongsi niaganya yakni Vereniging Oost-indische Compagine (VOC). Namun dalam perkembangan selanjutnya, peta kekuatan di kawasan tersebut berada dalam dominasi pengaruh kompeni Belanda.

Memasuki tahun ke-19 pemerintahan Ratu Intoraya, VOC sudah menjalin mitra niaga dengan sejumlah kerajaan di kawasan Sulawesi Tengah, termasuk dengan Kerajaan Banawa, dan kerajaan-kerajaan Suku Kaili lainnya seperti Kerajaan Tawaeli, Palu, Loli, dan Sigi. VOC mengadakan kontrak penambangan emas dengan masing-masing penguasa kerajaan tersebut (http://infokom-sulteng.go.id).

Belanda menawarkan kepada raja-raja lokal yang bersemayam di wilayah itu untuk pemberian bantuan dalam bidang penanggulangan keamanan. Peluang Belanda terbuka kian lebar karena pada waktu itu wilayah Kerajaan Banawa dan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Tengah sedang rawan kejahatan yang dilakukan oleh gerombolan perompak dari wilayah Mindanao, Filipina, itu seringkali menganggu kawasan perairan di Selat Makassar (www.sejarahbangsaindonesia.co.cc).

Kaum kompeni kian mendapat angin dengan diizinkannya membangun benteng atau loji. Pemerintahan Ratu Intoraya sebagai orang nomor satu di Kerajaan Banawa berakhir pada tahun 1698 M. Putra sulung Ratu Inoraya, yakni La Bugia, naik ke puncak kekuasaan tertinggi kerajaan. Dengan demikian, La Bugia adalah laki-laki pertama yang menempati singgasana Kerajaan Banawa di mana tiga penguasa sebelumnya adalah perempuan. Setelah ditabalkan sebagai raja, La Bugia menyandang gelar kehormatan sebagai La Bugia Pue Uva (Lawide, dalam http://iinainarlawide.blogspot.com).

Pada era kepemimpinan Raja La Bugia Pue Uva, kemakmuran warga masyarakat Kerajaan Banawa semakin maju. Bandar niaga Donggala semakin mendapat perhatian dari berbagai kalangan sebagai salah satu sentra jaringan perniagaan di nusantara. Bahkan, saking kondangnya citra Donggala, pada masa pemerintahan Raja La Bugia Pue Uva ini datang gangguan dari bangsa Portugis yang berambisi untuk merebut pelabuhan dagang Donggala sehingga terjadi pertempuran melawan pihak Kerajaan Banawa. Dalam peperangan laut ini, Raja La Bugia Pue Uva berhasil mempertahankan Donggala dari ancaman Portugis (Abubakar, dalam http://catatanjamrin.blogspot.com).

Periode pemerintahan Raja La Bugia Pue Uva usai pada tahun 1758 M. Sebagai anak pertama, Puteri I Sabida adalah orang yang paling berhak untuk meneruskan tahta ayahandanya. Dengan demikian, Kerajaan Banawa kembali dipimpin oleh seorang perempuan. Ratu I Sabida mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi seorang pejabat kerajaan yang bernama Madika Matua Banawa. Pernikahan ini membuahkan tiga orang putera dan seorang puteri, masing-masing bernama La Bunia, Kalaya, Lauju, dan Puteri I Sandudongie.

Sosok Ratu I Sabida digambarkan sebagai tokoh wanita yang pemberani dan sakti mandraguna. Ia memimpin dengan penuh wibawa, tegas, disegani oleh kawan maupun lawan, dan berhasil membawa Kerajaan Banawa menjadi peradaban yang sejahtera. Selain itu, Ratu I Sabida juga membuka ruang interaksi dengan kaum pedagang asing yang singgah di pelabuhan Donggala dan yang menetap untuk sementara di wilayah Kerajaan Banawa. Pada masa ini, mulai diperkenalkan cara merajut tenun sutra, yang kini dikenal sebagai kain tenun Donggala, oleh para saudagar dari Gujarat (Abubakar, dalam http://catatanjamrin.blogspot.com).

Dalam urusan pewarisan tahta, Ratu I Sabida tampaknya cenderung memilih Puteri I Sandudongie sebagai calon penerusnya kendati ketiga anaknya yang lain adalah laki-laki, termasuk anak yang paling sulung. Setelah Ratu I Sabida meninggal dunia, puteri bungsunya itulah yang diangkat sebagai pelanjut tahta Kerajaan Banawa. I Sandudongie naik jabatan sebagai ratu pada tahun 1800. Raja perempuan terakhir dalam sejarah Kerajaan Banawa ini menikah dengan Magau Lando Dolo dan memperoleh seorang anak laki-laki yang diberi nama La Sa Banawa (Lawide, dalam http://iinainarlawide.blogspot.com).

Pada masa kuasa Ratu Kerajaan Banawa yang ke-6 ini, Belanda juga berhasil memaksa Ratu I Sandudongie untuk menandatangani sejumlah kesepakatan yang tentu saja merugikan pihak Kerajaan Banawa. Kontrak perjanjian yang disodorkan oleh Belanda kepada Ratu I Sandudongie pada tahun 1824, misalnya, memuat isi yang pada intinya semakin menguatkan dominasi Belanda dalam monopoli perdagangan di Donggala. Salah satu keuntungan istimewa yang diperoleh Belanda dengan kontrak tersebut adalah bahwa Belanda diperbolehkan mendirikan Kantor Bea dan Cukai (Doane), beserta macam-macam fasilitas, dengan dalih memperlancar kegiatan ekonominya (Abubakar, dalam http://catatanjamrin.blogspot.com).

Setelah menjadi ratu selama 45 tahun, Ratu I Sandudongie wafat pada tahun 1845. Putera semata wayangnya, La Sa Banawa, ditetapkan selaku pemimpin Kerajaan Banawa yang berikutnya. Setelah ditahbiskan menjadi raja, La Sa Banawa memperoleh nama kehormatan La Sa Banawa I Sanggalea Dg Paloera dan menyandang gelar adat Mpue Mputi. Penguasa ke-7 Kerajaan Banawa ini mengawini I Palusia dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang diberi nama I Tolare dan La Marauna (Lawide, dalam http://iinainarlawide.blogspot.com).

Di era kepemimpinan Raja La Sa Banawa I Sanggalea Dg Paloera, meski masih berada di bawah bayang-bayang pengaruh Belanda, populeritas Donggala kian menjulang. Donggala tidak hanya sebagai kota pelabuhan saja, tetapi juga sebagai kota pelajar, kota perdagangan, kota pemerintahan, kota perjuangan, dan kota budaya yang sering menjadi rujukan dan didatangi oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia. Josep Condrad, pengelana sekaligus penulis berkebangsaan Inggris kelahiran Polandia, menjadikan Donggala sebagai salah satu tempat penjelajahan yang dilakoninya. Selama masa kunjungan ke Kerajaan Banawa sejak tahun 1858, Condrad menjalin persahabatan yang erat dengan Raja La Sa Banawa I Sanggalea Dg Paloera (Abubakar, dalam http://catatanjamrin.blogspot.com).

Kepala pemerintahan Kerajaan Banawa yang berikutnya adalah La Makagili yang tidak lain adalah cucu dari Raja La Sa Banawa I Sanggalea Dg Paloera. Penguasa Kerajaan Banawa yang ke-8 ini menduduki puncak singgasana sejak tahun 1888  dengan gelar La Makagili Tomai Doda Pue Nggeu dan dikenal sebagai sosok pemimpin yang paling berani dan gigih melawan penjajah Belanda.

Tepat pada tanggal 23 Juli 1893, pusat pemerintahan Kerajaan Banawa yang selama ini berlokasi di Pudjananti alias Ganti dipindahkan ke Donggala. Penetapan Donggala sebagai ibukota Kerajaan Banawa ini bertahan hingga Kerajaan Banawa bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, tahta Raja La Makagili Tomai Doda Pue Nggeu berakhir pada permulaan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1902 (Lawide, dalam http://iinainarlawide.blogspot.com)

c. Kerajaan Banawa pada Era Kemerdekaan RI

Memasuki abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda semakin kuat menancapkan pengaruhnya terhadap kerajaan-kerajaan yang terdapat di Sulawesi Tengah, tidak terkecuali Kerajaan Banawa. Kerajaan-kerajaan lokal tersebut telah diikat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan berbagai macam kontrak politik dan ekonomi (http://infokom-sulteng.go.id). Pada periode tahun 1902 hingga 1926, pemimpin Kerajaan Banawa adalah La Marauna dengan gelar La Marauna Pue Totua dan mendapat julukan kehormatan sebagai Mpue Totua (Lawide, dalam http://iinainarlawide.blogspot.com).

Pengemban estafet kepemimpinan Kerajaan Banawa yang ke-10 ialah Raja La Gaga Pue Tanamea yang bertahta sejak tahun 1926 sampai dengan tahun 1932. Raja La Gaga Pue Tanamea adalah anak dari kakak kandung Raja La Marauna Pue Totua yang telah menjabat sebelumnya. Setelah Raja La Marauna Pue Totua mangkat, yang diangkat sebagai penggantinya adalah putera keempat almarhum raja, bernama La Ruhana Lamarauna. Pada masa pemerintahan Raja Banawa ke-11 ini, terjadi pertempuran sengit antara Belanda dengan Jepang yang mendarat di wilayah Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Mei 1942. Akhirnya, Jepang berhasil mengambil-alih penguasaan wilayah Kerajaan Banawa (www.sejarahbangsaindonesia.co.cc).

Raja La Ruhana Lamarauna harus menjalankan pemerintahannya dengan waspada dan berhati-hati selama era penjajahan Jepang. Pada masa ini, Kerajaan Banawa nyaris tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan secara politik lagi dan hanya sekadar menjalani kehidupan sembari menunggu terjadinya perubahan. Harapan itu terwujud ketika pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Raja La Ruhana Lamarauna pun leluasa dapat menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Banawa hingga tutup usia pada tahun 1947 (Lawide, dalam http://iinainarlawide.blogspot.com).

Pemangku tahta Kerajaan Banawa yang selanjutnya adalah putera bungsu Raja La Ruhana Lamarauna, bernama La Parenrengi Lamarauna. Selain sebagai pemangku tahta, Raja Banawa ke-12 ini juga berkecimpung di ranah perpolitikan nasional dengan merangkap jabatan sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) yang pertama di Sulawesi Tengah. Suami dari Hajja Sania Tombolotutu ini merupakan raja terakhir Kerajaan Banawa dan memungkasi riwayat hidupnya pada tahun 1986. Raja La Ruhana Lamarauna menghembuskan nafas terakhirnya di Palu (Lawide, dalam http://iinainarlawide.blogspot.com).

Raja La Parenrengi Lamarauna disebut sebagai raja terakhir Kerajaan Banawa karena sejak tanggal 12 Agustus 1952, Donggala ditetapkan sebagai salah satu dari dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, selain Kabupaten Poso (Edi Wicaksono, dalam http://ediwicak.blogspot.com). Status daerah Banawa pun dialihkan menjadi kecamatan dan ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Donggala. Sejak saat itu, kehidupan Banawa selaku pemerintahan kerajaan dinyatakan usai.

2. Silsilah

·    I Badan Tassa Batari Bana (1485-1552 M).

·    I Tassa Banawa (1552-1650 M).

·    I Toraya (1650-1698M).

·    La Bugia Pue Uva (1698-1758 M).

·    I Sabida (1758-1800).

·    I Sandudongie (1800-1845).

·    La Sa Banawa I Sanggalea Dg Paloera (1845-1888).

·    La Makagili Tomai Doda Pue Nggeu (1888-1902).

·    La Marauna Pue Totua (1902-1926).

·    La Gaga Pue Tanamea (1926-1932).

·    La Ruhana Lamarauna (1932-1947).

·    La Parenrengi Lamarauna (1947-1959)

(Abubakar, dalam http://catatanjamrin.blogspot.com; Lawide, http://iinainarlawide.blogspot.com).

3. Sistem Pemerintahan

Kerajaan Banawa mengadopsi sistem pemerintahan yang telah diberlakukan dalam tata cara pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Kemiripan pola pengaturan kehidupan di Kerajaan Banawa dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan tersebut terlihat dari bentuk bangunan dan pemakaian gelar kehormatan untuk bangsawan.

Bangunan adat khas Kerajaan Banawa dikenal dengan sebutan baruga yang merupakan lambang kewibawaan dan kekuasaan kerajaan (Marahalim Siagian, dalam www.masagala.co.cc). Sedangkan gelar-gelar kehormatan kerajaan yang dianugerahkan kepada para bangsawan di Kerajaan Banawa juga nyaris persis dengan gelar bangsawan di Sulawesi Selatan, sebut saja pemakaian gelar yang berawalan La, Daeng, Andi, dan sebagainya.

Di samping itu, format dan struktur pemerintahan yang dijalankan di Kerajaan Banawa juga memakai gaya kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yakni dengan menganut sistem Pitunggota. Pitunggota adalah suatu susunan pemerintahan kerajaan dan lembaga legislatif yang dipimpin oleh seorang Baligau. Keanggotaan Pitunggota terdiri dari tujuh pejabat tinggi kerajaan, termasuk menteri dan pejabat daerah, yaitu antara lain Madika Malolo, Madika Matua, Ponggawa, Tadulako, Galara, Pabicara, dan Sabandara (http://linosidiru.blog.friendster.com).

Madika Malolo adalah sebutan untuk raja muda sebagai wakil dari Raja Banawa dalam mengurusi persoalan-persoalan tertentu. Pengangkatan Madika Malolo dilakukan langsung secara adat oleh raja dan harus mendapat restu dari dewan kerajaan. Madika Matua merupakan jabatan perdana menteri yang merangkap sebagai pejabat urusan luar negeri dan ekonomi. Seorang Madika Matua diangkat dan diberhentikan oleh raja atas persetujuan Baligau. Anggota Pitunggota lainnya yakni Ponggawa atau menteri dalam negeri, Tadulako atau menteri pertahanan dan keamanan, Galara atau menteri kehakiman, Pabicara atau menteri penerangan, dan Sabandara alias menteri perhubungan kelautan (http://infokom-sulteng.go.id).

Tata cara pemerintahan di Kerajaan Banawa juga terdapat dua lembaga tinggi, yakni Libu Nu Maradika (semacam Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan Libu Nto Deya (semacam Dewan Permusyawaratan Rakyat). Tugas Libu Nu Maradika adalah mengesahkan penobatan raja terpilih. Sedangkan Libu Nto Deya ialah dewan yang mewakili tujuh penjuru wilayah atau Kota Pitunggota. Bentuk Kota Pitunggota ditetapkan berdasarkan luas wilayah kerajaan yang memiliki perwakilan Soki (kampung). Selain itu, dalam tradisi Kerajaan Banawa dikenal tingkat penggolongan strata sosial masyarakat, antara lain yaitu Madika/Maradika (kaum raja dan bangsawan), Totua Nungata (keturunan tokoh-tokoh masyarakat), To Dea (rakyat biasa), dan Batua yang merupakan kasta hamba atau budak (http://id.wikipedia.org).

4. Wilayah Kekuasaan

Sejak era pemerintahan Raja La Sabanawa I Sanggalea Dg Paloera (1845-1888) hingga Raja La Ruhana Lamarauna (1932-1947), Kerajaan Banawa memiliki luas wilayah sekitar 460.000 hektare yang terbagi atas tiga daerah. Pertama adalah kawasan Banawa Selatan yang memiliki area wilayah dari Loli Watusampu sampai Surumana yang berbatasan dengan daerah Mamuju. Berikutnya adalah kawasan Banawa Tengah yang membentang dari Pantoloan sampai Sindue. Bagian ketiga adalah kawasan Banawa Utara dengan cakupan daerah yang terhampar dari Balaesang hingga Dampelas Sojol, termasuk Pulau Pasoso dan Pangalasing (Lawide, http://iinainarlawide.blogspot.com).

Daerah-daerah yang dahulu termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Banawa pada masa sekarang menjadi desa-desa yang bernaung di wilayah administratif Kecamatan Banawa. Daerah-daerah itu meliputi Ganti, Bambarimi, Boneoge, Boya, Gunling Bale, Kabonga Besar, Kabonga Kecil, Kola-Kola, Labuanbajo, Lalombi, Limboro, Lolioge, Lolitasiburi, Lumbudolo, Lumbumarara, Maleni, Mbuwu, Powelliwa, Salengkaenu, Salubomba, Salumpaku, Surlimana, Tanahmea, Tanjung Batu, Tolongano, Tosale, Towale, dan Watatu (http://id.wikipedia.org).

(Iswara N. Raditya/Ker/021/10-2010)

Sumber Foto: http://id.wikipedia.org

Referensi

Agustan T. Syam, “Tanjung Karang Masih Menawan”, dalam http://portal.cbn.net.id, data diunduh pada tanggal 29 September 2010.

“Banawa, Donggala”, dalam http://id.wikipedia.org, data diunduh pada tanggal 29 September 2010.

Edi Wicaksono, “Sejarah Kabupaten Donggala”, dalam http://ediwicak.blogspot.com, data diunduh pada tanggal 29 September 2010.

Iin Ainar Lawide, ”Sejarah Singkat Kerajaan Banawa”, dalam http://iinainarlawide.blogspot.com, data diunduh pada tanggal 29 September 2010.

Jamrin Abubakar, “Pelabuhan Donggala, Dari Sawerigading sampai Orde Baru”, dalam http://catatanjamrin.blogspot.com, data diunduh pada tanggal 29 September 2010.

“Lintasan Sejarah”, dalam http://infokom-sulteng.go.id, data diunduh pada tanggal 29 September 2010.

Marahalim Siagian, “Kurangnya Minat Riset Antropologi Tentang Orang Kaili”, dalam http://www.masagala.co.cc, data diunduh pada tanggal 29 September 2010.

“Palu Tempoe Doeloe”, dalam http://linosidiru.blog.friendster.com, data diunduh pada tanggal 29 September 2010.

“Sawerigading”, dalam http://id.wikipedia.org, data diunduh pada tanggal 29 September 2010.

“Sejarah Singkat Kabupaten Donggala”, dalam http://donggala.go.id, data diunduh pada tanggal 29 September 2010.

“Sejarah Sulawesi Tengah”, dalam http://www.sejarahbangsaindonesia.co.cc, data diunduh pada tanggal 29 September 2010.

“Sureq Galigo”, dalam http://id.wikipedia.org, data diunduh pada tanggal 29 September 2010.

Sumber : DISINI

Rabaca Mpapola, lee...

Kerajaan Banawa (donggala)

 

Kerajaan Banawa (donggala)

Kerajaan Banawa adalah salah satu kerajaan Melayu yang terdapat di Sulawesi Tengah. Kerajaan ini sering disebut Kerajaan Donggala Banawa karena lahir di wilayah Donggala. Kerajaan yang berdiri pada medio abad ke-15 Masehi ini terlahir berkat andil tokoh legendaris yang berpetualang dari tanah Bugis, yaitu Sawerigading. Sejak pertama kali didirikan, kerajaan ini mampu mempertahankan eksistensinya hingga era pascakemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini, Banawa menjadi wilayah kecamatan yang merupakan ibukota dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

 

Sejarah

 

Penduduk Donggala adalah percampuran dari berbagai ras dan suku bangsa, hasil persilangan ras Wedoid dan Negroid yang berkembang menjadi suku bangsa baru menyusul datangnya orang-orang Proto-Melayu pada tahun 3000 SM. Aroma Melayu semakin kental ketika pada era 300 SM kaum perantau yang berasal dari ras Deutro-Melayu juga menyambangi Donggala dan tempat-tempat di Sulawesi Tengah lainnya .Mayoritas penduduk Kerajaan Banawa adalah orang-orang dari Suku Kaili.

 

Cikal-Bakal Berdirinya Kerajaan Banawa

 

Pendahulu Kerajaan Banawa adalah suatu perabadan monarki milik Suku Kaili yang bernama Kerajaan Pudjananti atau yang sering juga disebut sebagai Kerajaan Banawa Lama. Kerajaan ini diperkirakan masih eksis pada abad ke-11 hingga 13 M, sezaman dengan Kerajaan Singasari yang dilanjutkan oleh Majapahit. Diperkirakan, Kerajaan Pudjananti mengalami masa kejayaan antara kurun tahun 1220 sampai 1485 M. Kerajaan Pudjananti menjadi salah satu dari tiga kerajaan tua yang terdapat di Sulawesi Tengah, yaitu Kerajaan Banggai (Benggawi) dan Sigi.

 

Versi legenda, diceritakan bahwa raja yang paling terkenal dalam riwayat Kerajaan Pudjananti bernama Raja Lian. Sang penguasa dikisahkan menikahi seorang wanita dipercaya datang dari alam gaib. Perkawinan ini membuahkan seorang anak perempuan bernama Gonenggati yang memberi Raja Lian tujuh orang cucu, masing-masing enam cucu laki-laki dan satu cucu perempuan. Keenam cucu laki-laki tersebut kemudian menyebar ke daerah-daerah lain, menikah dengan wanita setempat, dan menjadi penguasa di daerah-daerah baru tersebut.

 

Sesuai namanya, pusat pemerintahan Kerajaan Pudjananti diduga kuat berlokasi di daerah yang bernama Pudjananti atau Ganti. Jarak Pudjananti tidak begitu jauh dari Donggala, yang kelak menjadi ibukota Kerajaan Banawa, hanya sekitar 2 kilometer. Pudjananti merupakan kawasan tua yang sudah lama berpenghuni.

 

Donggala sudah kesohor sebagai salah satu kota perdagangan yang ramai. Bahkan, Donggala merupakan kota pelabuhan tertua di Sulawesi Tengah. Kota pelabuhan ini oleh orang Eropa disebut dengan nama Banava, yang boleh jadi merupakan akar dari kata Banawa.

 

Ketenaran bandar niaga Donggala sempat disebutkan dalam lembaran naskah catatan perjalanan yang ditulis oleh pengelana dari negeri Cina. Seorang pedagang Eropa, bernama Antonio de Paiva, pada kurun tahun 1542-1543 bertolak ke Donggala dengan maksud untuk mencari kayu cendana. Pada saat itu, wilayah Banawa memang banyak ditumbuhi pohon cendana. Dimana bisa ditemukan batang-batang pohon cendana di pegunungan di sekitar Palu dan Donggala.

 

Penamaan Banawa sebagai kerajaan dimungkinkan juga terkait erat dengan nama kapal yang ditumpangi Sawerigading untuk mengarungi samudera, termasuk mengunjungi Ganti dan Donggala. Sawerigading adalah seorang pangeran dari Kerajaan Luwu Purba, putera dari Sang Raja Batara Lattu. Nama Sawerigading dikenal melalui cerita dan kisah dari epik sastra Bugis yang legendaris, yakni La Galigo.

 

Di suatu tempat yang tidak jauh dari Ganti dan Donggala, kapal yang ditumpangi rombongan Sawerigading terpaksa berlabuh karena mengalami sedikit kerusakan. Menurut kepercayaan masyarakat lokal di sana, tempat di mana Sawerigading menyangga bahteranya itu lantas dikenal dengan nama Langgalopi yang dalam bahasa Bugis-Donggala berarti “galangan perahu"

 

Langgalopi termasuk wilayah kekuasaan milik Kerajaan Pudjananti. Sawerigading kemudian memutuskan untuk mengunjungi kerajaan itu. Bukti bahwa rombongan Sawerigading pernah melalukan pelayaran sampai ke wilayah kekuasaan Kerajaan Pudjananti termaktub dalam Kitab Bahasa Bugis. Dalam kitab itu disebutkan bahwa salah satu daerah jelajah Sawerigading adalah Pudjananti.

 

Sawerigading sempat berkunjung ke Kerajaan Sigi di Teluk Kaili dan bermaksud menyunting Ratu Ngilinayo, pemimpin Kerajaan Sigi, untuk dijadikan istrinya. Akan tetapi, pernikahan itu tidak pernah terjadi karena terjadi gempa bumi pada saat pembicaraan pinang-meminang dilangsungkan sehingga rencana tersebut menjadi kacau-balau. Akibat bencana itulah, seperti yang diyakini dalam legenda, perairan Teluk Palu menjadi kering. Orang-orang yang semula berdomisili di pegunungan pun mulai turun dan mendirikan permukiman baru di lembah bekas laut itu serta beranak-pinak hingga sekarang.

 

Singkat cerita, dari hasil kunjungan ke Kerajaan Pudjananti itu muncul gagasan untuk menikahkan anak lelaki Sawerigading, yakni La Galigo, dengan puteri Kerajaan Pudjananti yang bernama Daeng Malino Karaeng Tompo Ri Pudjananti.  Dari perkawinan itu, La Galigo dikarunai dua orang anak, masing-masing laki-laki dan perempuan. Cucu laki-laki Sawerigading diberi nama Lamakarumpa Daeng Pabetta La Mapangandro, yang artinya “pergi menantang, menang, dan akhirnya semua menyembah kepadanya”. Sedangkan anak yang perempuan diberi nama Wettoi Tungki Daeng Tarenreng Masagalae Ri Pudjananti, yang bermakna “bintang tunggal yang diikuti semua orang”

 

Lamakarumpa Daeng Pabetta La Mapangandro dinikahkan dengan I Badan Tassa Batari Bana, puteri dari kakak Raja Bone. Setelah pernikahan itu, Sawerigading dan La Galigo mulai menggagas pendirian pemerintahan baru sebagai pengganti Kerajaan Pudjananti. Dibuatlah kesepakatan dari raja-raja yang menurunkan darah bangsawan murni kepada kedua mempelai menghadiahkan seluruh wilayah Kerajaan Pudjananti. Sejak saat itu, sebuah pemerintahan hasil afiliasi Bugis dan Kaili dengan nama baru, yaitu Kerajaan Banawa.

 

b. Masa Awal dan Eksistensi Kerajaan Banawa

 

Kerajaan Banawa resmi berdiri di bawah kepemimpinan seorang ratu, yakni I Badan Tassa Batari Bana yang bertahta sejak tahun 1485 hingga 1552 M 

 

Penerus kepemimpinan I Badan Tassa Batari Bana juga seorang perempuan, bernama I Tassa Banawa. Ratu ke-2 Kerajaan Banawa ini memerintah sejak tahun 1552 sampai dengan 1650 M. Pada masa pemerintahan I Tassa Banawa, wilayah kekuasaan Kerajaan Banawa semakin bertambah luas. Selain itu, kabinet I Tassa Banawa juga berhasil merumuskan tata cara atau sistem pemerintahan dan membentuk Dewan Adat Pittunggota atau semacam lembaga legislatif kerajaan.

 

Masa pemerintahan I Tassa Banawa berakhir pada tahun 1650 M. Penerus I Tassa Banawa adalah cucu perempuannya, yaitu Puteri Intoraya. Ratu ke-3 Kerajaan Banawa ini menikah dengan dengan seorang lelaki bernama La Masanreseng Arung dari Cendana Mandar. Pernikahan pasangan ini dikaruniai empat orang anak, masing-masing dua laki-laki dan dua perempuan, yang diberi nama La Bugia, La Lotako, Puteri Nanggiwa, dan Puteri Nanggiana.

 

Pada era kepemimpinan Ratu Intoraya, pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah Donggala. Penyebaran dan perkembangan ajaran Islam di lingkungan Kerajaan Banawa, dan juga di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, pada medio abad ke-16 M itu dipelopori oleh kerajaan-kerajaan dari Sulawesi Selatan yang sudah terlebih dulu memeluk Islam. Pelopor syiar Islam di kawasan Sulawesi Tengah adalah orang-orang dari Kerajaan Bone dan Wajo.

 

Sejalan dengan itu, Ratu Intoraya pun menjadi penguasa Kerajaan Banawa pertama yang memeluk Islam. Tindakan yang dilakukan oleh Ratu Intoraya dan segenap keluarga Kerajaan Banawa itu membuat sebagian besar rakyat juga turut berbondong-bondong masuk Islam.

 

Tidak cuma masuknya ajaran Islam saja yang mewarnai dinamika kehidupan Kerajaan Banawa pada masa pemerintahan Ratu Intoraya, melainkan juga pengaruh bangsa-bangsa asing yang datang dari Eropa. Portugis adalah wakil dari kaum Barat pertama yang memasuki wilayah ini, kemudian disusul oleh Spanyol dan Belanda lewat kongsi niaganya yakni Vereniging Oost-indische Compagine (VOC). Namun dalam perkembangan selanjutnya, peta kekuatan di kawasan tersebut berada dalam dominasi pengaruh kompeni Belanda.

 

Memasuki tahun ke-19 pemerintahan Ratu Intoraya, VOC sudah menjalin mitra niaga dengan sejumlah kerajaan di kawasan Sulawesi Tengah, termasuk dengan Kerajaan Banawa, dan kerajaan-kerajaan Suku Kaili lainnya seperti Kerajaan Tawaeli, Palu, Loli, dan Sigi. VOC mengadakan kontrak penambangan emas dengan masing-masing penguasa kerajaan tersebut.

 

Belanda menawarkan kepada raja-raja lokal yang bersemayam di wilayah itu untuk pemberian bantuan dalam bidang penanggulangan keamanan. Peluang Belanda terbuka kian lebar karena pada waktu itu wilayah Kerajaan Banawa dan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Tengah sedang rawan kejahatan yang dilakukan oleh gerombolan perompak dari wilayah Mindanao, Filipina, itu seringkali menganggu kawasan perairan di Selat Makassar .

 

Kaum kompeni kian mendapat angin dengan diizinkannya membangun benteng atau loji. Pemerintahan Ratu Intoraya sebagai orang nomor satu di Kerajaan Banawa berakhir pada tahun 1698 M. Putra sulung Ratu Inoraya, yakni La Bugia, naik ke puncak kekuasaan tertinggi kerajaan. Dengan demikian, La Bugia adalah laki-laki pertama yang menempati singgasana Kerajaan Banawa di mana tiga penguasa sebelumnya adalah perempuan. Setelah ditabalkan sebagai raja, La Bugia menyandang gelar kehormatan sebagai La Bugia Pue Uva.

 

Pada era kepemimpinan Raja La Bugia Pue Uva, kemakmuran warga masyarakat Kerajaan Banawa semakin maju. Bandar niaga Donggala semakin mendapat perhatian dari berbagai kalangan sebagai salah satu sentra jaringan perniagaan di nusantara. Bahkan, saking kondangnya citra Donggala, pada masa pemerintahan Raja La Bugia Pue Uva ini datang gangguan dari bangsa Portugis yang berambisi untuk merebut pelabuhan dagang Donggala sehingga terjadi pertempuran melawan pihak Kerajaan Banawa. Dalam peperangan laut ini, Raja La Bugia Pue Uva berhasil mempertahankan Donggala dari ancaman Portugis.

 

Periode pemerintahan Raja La Bugia Pue Uva usai pada tahun 1758 M. Sebagai anak pertama, Puteri I Sabida adalah orang yang paling berhak untuk meneruskan tahta ayahandanya. Dengan demikian, Kerajaan Banawa kembali dipimpin oleh seorang perempuan. Ratu I Sabida mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi seorang pejabat kerajaan yang bernama Madika Matua Banawa. Pernikahan ini membuahkan tiga orang putera dan seorang puteri, masing-masing bernama La Bunia, Kalaya, Lauju, dan Puteri I Sandudongie.

 

Sosok Ratu I Sabida digambarkan sebagai tokoh wanita yang pemberani dan sakti mandraguna. Ia memimpin dengan penuh wibawa, tegas, disegani oleh kawan maupun lawan, dan berhasil membawa Kerajaan Banawa menjadi peradaban yang sejahtera. Selain itu, Ratu I Sabida juga membuka ruang interaksi dengan kaum pedagang asing yang singgah di pelabuhan Donggala dan yang menetap untuk sementara di wilayah Kerajaan Banawa. Pada masa ini, mulai diperkenalkan cara merajut tenun sutra, yang kini dikenal sebagai kain tenun Donggala, oleh para saudagar dari Gujarat.

 

Dalam urusan pewarisan tahta, Ratu I Sabida tampaknya cenderung memilih Puteri I Sandudongie sebagai calon penerusnya kendati ketiga anaknya yang lain adalah laki-laki, termasuk anak yang paling sulung. Setelah Ratu I Sabida meninggal dunia, puteri bungsunya itulah yang diangkat sebagai pelanjut tahta Kerajaan Banawa. I Sandudongie naik jabatan sebagai ratu pada tahun 1800. Raja perempuan terakhir dalam sejarah Kerajaan Banawa ini menikah dengan Magau Lando Dolo dan memperoleh seorang anak laki-laki yang diberi nama La Sa Banawa.

 

Pada masa kuasa Ratu Kerajaan Banawa yang ke-6 ini, Belanda juga berhasil memaksa Ratu I Sandudongie untuk menandatangani sejumlah kesepakatan yang tentu saja merugikan pihak Kerajaan Banawa. Kontrak perjanjian yang disodorkan oleh Belanda kepada Ratu I Sandudongie pada tahun 1824, misalnya, memuat isi yang pada intinya semakin menguatkan dominasi Belanda dalam monopoli perdagangan di Donggala. Salah satu keuntungan istimewa yang diperoleh Belanda dengan kontrak tersebut adalah bahwa Belanda diperbolehkan mendirikan Kantor Bea dan Cukai (Doane), beserta macam-macam fasilitas, dengan dalih memperlancar kegiatan ekonominya.

 

Setelah menjadi ratu selama 45 tahun, Ratu I Sandudongie wafat pada tahun 1845. Putera semata wayangnya, La Sa Banawa, ditetapkan selaku pemimpin Kerajaan Banawa yang berikutnya. Setelah ditahbiskan menjadi raja, La Sa Banawa memperoleh nama kehormatan La Sa Banawa I Sanggalea Dg Paloera dan menyandang gelar adat Mpue Mputi. Penguasa ke-7 Kerajaan Banawa ini mengawini I Palusia dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang diberi nama I Tolare dan La Marauna.

 

Di era kepemimpinan Raja La Sa Banawa I Sanggalea Dg Paloera, meski masih berada di bawah bayang-bayang pengaruh Belanda, populeritas Donggala kian menjulang. Donggala tidak hanya sebagai kota pelabuhan saja, tetapi juga sebagai kota pelajar, kota perdagangan, kota pemerintahan, kota perjuangan, dan kota budaya yang sering menjadi rujukan dan didatangi oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia. Josep Condrad, pengelana sekaligus penulis berkebangsaan Inggris kelahiran Polandia, menjadikan Donggala sebagai salah satu tempat penjelajahan yang dilakoninya. Selama masa kunjungan ke Kerajaan Banawa sejak tahun 1858, Condrad menjalin persahabatan yang erat dengan Raja La Sa Banawa I Sanggalea Dg Paloera .

 

Kepala pemerintahan Kerajaan Banawa yang berikutnya adalah La Makagili yang tidak lain adalah cucu dari Raja La Sa Banawa I Sanggalea Dg Paloera. Penguasa Kerajaan Banawa yang ke-8 ini menduduki puncak singgasana sejak tahun 1888  dengan gelar La Makagili Tomai Doda Pue Nggeu dan dikenal sebagai sosok pemimpin yang paling berani dan gigih melawan penjajah Belanda.

 

Tepat pada tanggal 23 Juli 1893, pusat pemerintahan Kerajaan Banawa yang selama ini berlokasi di Pudjananti alias Ganti dipindahkan ke Donggala. Penetapan Donggala sebagai ibukota Kerajaan Banawa ini bertahan hingga Kerajaan Banawa bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, tahta Raja La Makagili Tomai Doda Pue Nggeu berakhir pada permulaan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1902

 

Kerajaan di Era Kemerdekaan

Memasuki abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda semakin kuat menancapkan pengaruhnya terhadap kerajaan-kerajaan yang terdapat di Sulawesi Tengah, tidak terkecuali Kerajaan Banawa. Kerajaan-kerajaan lokal tersebut telah diikat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan berbagai macam kontrak politik dan ekonomi .Pada periode tahun 1902 hingga 1926, pemimpin Kerajaan Banawa adalah La Marauna dengan gelar La Marauna Pue Totua dan mendapat julukan kehormatan sebagai. Mpue Totua

 

Pengemban estafet kepemimpinan Kerajaan Banawa yang ke-10 ialah Raja La Gaga Pue Tanamea yang bertahta sejak tahun 1926 sampai dengan tahun 1932. Raja La Gaga Pue Tanamea adalah anak dari kakak kandung Raja La Marauna Pue Totua yang telah menjabat sebelumnya. Setelah Raja La Marauna Pue Totua mangkat, yang diangkat sebagai penggantinya adalah putera keempat almarhum raja, bernama La Ruhana Lamarauna. Pada masa pemerintahan Raja Banawa ke-11 ini, terjadi pertempuran sengit antara Belanda dengan Jepang yang mendarat di wilayah Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Mei 1942. Akhirnya, Jepang berhasil mengambil-alih penguasaan wilayah Kerajaan Banawa.

 

Raja La Ruhana Lamarauna harus menjalankan pemerintahannya dengan waspada dan berhati-hati selama era penjajahan Jepang. Pada masa ini, Kerajaan Banawa nyaris tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan secara politik lagi dan hanya sekadar menjalani kehidupan sembari menunggu terjadinya perubahan. Harapan itu terwujud ketika pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Raja La Ruhana Lamarauna pun leluasa dapat menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Banawa hingga tutup usia pada tahun 1947

 

Pemangku tahta Kerajaan Banawa yang selanjutnya adalah putera bungsu Raja La Ruhana Lamarauna, bernama La Parenrengi Lamarauna. Selain sebagai pemangku tahta, Raja Banawa ke-12 ini juga berkecimpung di ranah perpolitikan nasional dengan merangkap jabatan sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) yang pertama di Sulawesi Tengah. Suami dari Hajja Sania Tombolotutu ini merupakan raja terakhir Kerajaan Banawa dan memungkasi riwayat hidupnya pada tahun 1986. Raja La Ruhana Lamarauna menghembuskan nafas terakhirnya di Palu.

 

Raja La Parenrengi Lamarauna disebut sebagai raja terakhir Kerajaan Banawa karena sejak tanggal 12 Agustus 1952, Donggala ditetapkan sebagai salah satu dari dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, selain Kabupaten Poso. Status daerah Banawa pun dialihkan menjadi kecamatan dan ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Donggala. Sejak saat itu, kehidupan Banawa selaku pemerintahan kerajaan dinyatakan usai.

 

Silsilah

 

I Badan Tassa Batari Bana (1485-1552 M).

I Tassa Banawa (1552-1650 M).

I Toraya (1650-1698M).

La Bugia Pue Uva (1698-1758 M).

I Sabida (1758-1800).

I Sandudongie (1800-1845).

La Sa Banawa I Sanggalea Dg Paloera (1845-1888).

La Makagili Tomai Doda Pue Nggeu (1888-1902).

La Marauna Pue Totua (1902-1926).

La Gaga Pue Tanamea (1926-1932).

La Ruhana Lamarauna (1932-1947).

La Parenrengi Lamarauna (1947-1959)

Sistem Pemerintahan

 

Kerajaan Banawa mengadopsi sistem pemerintahan yang telah diberlakukan dalam tata cara pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Kemiripan pola pengaturan kehidupan di Kerajaan Banawa dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan tersebut terlihat dari bentuk bangunan dan pemakaian gelar kehormatan untuk bangsawan.

 

Bangunan adat khas Kerajaan Banawa dikenal dengan sebutanbaruga yang merupakan lambang kewibawaan dan kekuasaan kerajaan. Sedangkan gelar-gelar kehormatan kerajaan yang dianugerahkan kepada para bangsawan di Kerajaan Banawa juga nyaris persis dengan gelar bangsawan di Sulawesi Selatan, sebut saja pemakaian gelar yang berawalan La, Daeng, Andi, dan sebagainya.

 

Di samping itu, format dan struktur pemerintahan yang dijalankan di Kerajaan Banawa juga memakai gaya kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yakni dengan menganut sistem Pitunggota.

 

Pitunggota adalah suatu susunan pemerintahan kerajaan dan lembaga legislatif yang dipimpin oleh seorang Baligau. Keanggotaan Pitunggota terdiri dari tujuh pejabat tinggi kerajaan, termasuk menteri dan pejabat daerah, yaitu antara lain Madika Malolo, Madika Matua, Ponggawa, Tadulako, Galara, Pabicara, dan Sabandara.

 

Madika Malolo adalah sebutan untuk raja muda sebagai wakil dari Raja Banawa dalam mengurusi persoalan-persoalan tertentu. Pengangkatan Madika Malolo dilakukan langsung secara adat oleh raja dan harus mendapat restu dari dewan kerajaan. Madika Matuamerupakan jabatan perdana menteri yang merangkap sebagai pejabat urusan luar negeri dan ekonomi. Seorang Madika Matuadiangkat dan diberhentikan oleh raja atas persetujuan Baligau. Anggota Pitunggota lainnya yakni Ponggawa atau menteri dalam negeri, Tadulako atau menteri pertahanan dan keamanan, Galaraatau menteri kehakiman, Pabicara atau menteri penerangan, dan Sabandara alias menteri perhubungan kelautan

 

Tata cara pemerintahan di Kerajaan Banawa juga terdapat dua lembaga tinggi, yakni Libu Nu Maradika (semacam Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan Libu Nto Deya (semacam Dewan Permusyawaratan Rakyat). Tugas Libu Nu Maradika adalah mengesahkan penobatan raja terpilih. Sedangkan Libu Nto Deya ialah dewan yang mewakili tujuh penjuru wilayah atau Kota Pitunggota. Bentuk Kota Pitunggota ditetapkan berdasarkan luas wilayah kerajaan yang memiliki perwakilan Soki (kampung). Selain itu, dalam tradisi Kerajaan Banawa dikenal tingkat penggolongan strata sosial masyarakat, antara lain yaitu Madika/Maradika (kaum raja dan bangsawan), Totua Nungata (keturunan tokoh-tokoh masyarakat), To Dea (rakyat biasa), dan Batua yang merupakan kasta hamba atau budak.

 

Wilayah Kekuasaan

 

Sejak era pemerintahan Raja La Sabanawa I Sanggalea Dg Paloera (1845-1888) hingga Raja La Ruhana Lamarauna (1932-1947), Kerajaan Banawa memiliki luas wilayah sekitar 460.000 hektare yang terbagi atas tiga daerah. Pertama adalah kawasan Banawa Selatan yang memiliki area wilayah dari Loli Watusampu sampai Surumana yang berbatasan dengan daerah Mamuju. Berikutnya adalah kawasan Banawa Tengah yang membentang dari Pantoloan sampai Sindue. Bagian ketiga adalah kawasan Banawa Utara dengan cakupan daerah yang terhampar dari Balaesang hingga Dampelas Sojol, termasuk Pulau Pasoso dan Pangalasing.

 

Daerah-daerah yang dahulu termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Banawa pada masa sekarang menjadi desa-desa yang bernaung di wilayah administratif Kecamatan Banawa. Daerah-daerah itu meliputi Ganti, Bambarimi, Boneoge, Boya, Gunling Bale, Kabonga Besar, Kabonga Kecil, Kola-Kola, Labuanbajo, Lalombi, Limboro, Lolioge, Lolitasiburi, Lumbudolo, Lumbumarara, Maleni, Mbuwu, Powelliwa, Salengkaenu, Salubomba, Salumpaku, Surlimana, Tanahmea, Tanjung Batu, Tolongano, Tosale, Towale, dan Watatu.

Sumber : DISINI

Rabaca Mpapola, lee...

Zaman Pergerakan, Penjajahan dan Revolusi Fisik di Palu

 

Bagian  V

 

Zaman Penjajahan, Pergerakan

Dan Revolusi Fisik di Palu

 

 

 

Penjajahan dan Pergerakan

Sebelum penjajahan Belanda, Bangsa Portugis, Spanyol, India dan Cina yang banyak mengadakan hubungan dengan Magau Kaili, melalui pelabuhan Labuan, Pantoloan, Donggala, Vani dan Palu (Limbuo). Sehingga ada yang mencatat bahwa, peninggalannya berupa bentuk pakaian Portugis yang masih kita lihat pada masyarakat Kulavi, berupa Mbesa India dan Keramik Cina.

Disamping itu, daerah ini juga telah mendapat kunjungan dari orang Melayu, Bugis-Makassar, Mandar, Kutai dan orang Minahasa. Selanjutnya orang-orang ini, masuk ke daerah pedalaman menempati wilayah tanah Kaili. Di sana mereka hidup dan berketurunan, hingga menyebar ke kampung-kampung yang menurut mereka dapat di tempati.

Hal ini dapat dilihat dari paras muka turunannyapun, mempunyai perbedaan dengan masyarakat Kaili asli pedalaman. Mereka mempunyai warna kulit lebih bersih dan dalam pola prilaku sehari-hari sampai pada selera makannyapun mempunyai perbedaan.

Demikianlah hubungan Kaili zaman itu, memperlihatkan hubungan harmonis dengan negeri luar dan daerah tetangga. Hubungan itu terjalin baik terutama di bidang perdagangan. Kebutuhan untuk ke dua belah pihak secara timbal balik dilakukan dengan aman dan sentosa.

Mulai tahun 1850, zaman gemilang ini meninggalkan tanah Kaili. Pemerintah Belanda di bawah pimpinan Kapten Vanader Hart mendarat di Pantai Parigi, menyodorkan naskah perjanjian (lange verdragt) kepada Magau (Raja) Parigi Iskandar Abd. Mohamad untuk ditandatangani. Sesudah itu, utusan Gubernur Belanda di Makassar zaman Komisaris Van Schele dan Tobias pada tanggal 7 – 8 Juli 1854, memaksa pada magau yang tergabung di dalam wilayah Sulawesi Tengah khususnya di tanah Kaili untuk menandatangani Kontrak Pengakuan Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda  .

Kontrak Pengakuan itu ditandatangani oleh Magau Palu Lamakaraka, Magau Tavaeli Noeroedin dan Magau Banava La Sabanava. Meskipun naskah pengakuan itu telah ditandatangani, magau-magau tanah Kaili masih mempunyai jiwa kepemilikan atas negeri mereka. Sikap magau-magau itu, dianggap oleh Pemerintah Belanda sebagai sikap peralawanan, maka di tahun 1888 Pemerintah Belanda mengirim pasukan Marsoso yang diangkut dengan tiga unit kapal perang. Kapal-kapal itu menembakkan meriamnya ke pantai Kayumalue yang banyak menimbulkan korban, sehingga Magau Tavaili yang bernama Langge Bodu (Toma Itanggu), terpaksa menandatangani Plakat panjang pada tanggal 26 Juni 1888.

Kemudian pemaksaan menandatangani Kontrak Pengakuan Kekuasaan Hindia Belanda belanjut kemudian pada Magau Palu Yojokodi (Toma Isima) tanggal 1 Mei 1888, Magau Banava Makagili tanggal 2 Mei 1888, Langge Bodu (Toma Itanggu) Magau Tavaeli tanggal 1 Mei 1888 dan Magau Biromaru beserta Dewan Adatnya pada tanggal 8 Agustus 1891. Demikian pula Magau Sigi bersama Dewan Adatnya menandatangani pengakuan kekuasaan pemerintah Belanda atas negeri mereka pada tanggal 9 Agustus 1891. Magau Dolo bersama Dewan Adatnya menandatangani pengakuan itu pada tanggal 14 Agustus 1891 dan Ijengi Tonambaru Magau Parigi menandatangani Plakat Panjang dengan perjanjian pengakuan  Belanda atas negeri mereka pada tanggal 29 Agustus 1897.

Dengan ditandatanganinya pengakuan kekuasaan Belanda oleh magau-magau tanah Kaili, juga magau-magau lain di Poso, di Buol dan Tolitoli atas negeri mereka, maka secara resmi kekuasaan Pemerintahan Belanda mengikat magau-magau itu untuk melaksanakan pemerintahan negeri mereka atas nama Belanda. Pemerintah Hindia Belanda selanjutnya menempatkan di negeri-negeri itu pejabat pemerintahan Binneenlands Bestur yang disebut Controleur atau Gezaghebbar mendampingi Magau dalam menjalankan pemerintahan.

Untuk keamanan para pejabat Belanda, maka ditempatkan juga pasukan bersenjata Belanda (Marsose), terutama di negeri-negeri yang dipandang rawan karena Magaunya belum mampu mentaati sepenuhnya kekuasaan Belanda atas negerinya.

Demikianlah maka dibeberapa tempat terjadi perlawanan terhadap Pemerintah Belanda yang di pimpin oleh Magau atau keluarga bangsawan setempat. Perlawanan bersenjata pada zaman permulaan kekuasaan Belanda di tanah Kaili, dilakukan antara lain oleh Karaja Lemba di Sigi, Malonda di Gunung Bale Donggala, Tombolotutu di Moutong dan Intovoalangi di Kulavi.

Benih-benih perlawanan itu merupakan sifat anti penjajahan menjadi catatan yang sangat penting bagi kehidupan politik orang Kaili dikemudian hari. Karena dari modal semangat kemerdekaan tetap terpelihara dalam kalangan To-Kaili menjelang lahirnya kesadaran berbangsa (Indonesia) yang dipelopori oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional melalui partai-partai politik yang sampai di tanah Kaili.

Di Palu sebagai tempat pemusatan perlawanan bawah tanah atau tersembunyi yang ditumbuhkan oleh masyarakat, menyebar ke daerah-daerah Tomini, Tolitoli, Kulavi, Sigi, Parigi, Bunta, Banggai, Poso, Lore di Sulawesi Tengah seperti yang diungkapkan oleh Walentyn (1724)  sebagai berikut : “Palu ini adalah sarang orang-orang pemberontak, tempat mengadakan rapat oleh orang-orang Muslim pengacau, yang datang ke sini dari berbagai tempat. Lalu dari sini berangkat ke mana-mana ke seluruh daerah, menyebarkan bibit-bibit perlawanan dan kekacauan. Dengan demikian dimana- kapan saja mereka mempersulit Maskapai “.

Untuk menghindari pertumpahan darah dan permusuhan yang  tidak berkesudahan, Magau Sigi, Lamakarate mengirim utusan ke Lando untuk mengajak rakyat Lando (Raranggonau) menerima perdamaian. Setelah utusan kembali dari Lando, tetap pada sikapnya “tidak mau takluk pada Belanda”. Karena sikap yang keras itu, maka pihak Belanda akhirnya mempersiapkan penyerangan ke Lando. Tadulako Lando pun mengumandangkan genderang perang.

Ketika Belanda melancarkan serangan ke Lando, terjadilah perang sengit. Pihak Belanda banyak memakan korban, terkena sumpitan beracun, tombak dan guma. Pihak Landopun banyak berguguran terkena peluru bedil Belanda. Para Tadulako yang terkenal dalam perang itu, disebut nama-nama Lahu Lemba, Tiro Lemba dan Toma Ipedi. Peristiwa ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Perang Lando.

Gerakan perlawanan rakyat menentang kekuasaan Kolonialisme dan Imprealisme di daerah Sulawesi Tengah, baik perlawanan Belanda maupun perlawanan terhadap Jepang muncul dalam berbagai bentuk, antara lain :

Perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh rakyat di bawah pimpinan magau terjadi dibebarapa tempat, pada saat pertama kali Belanda hendak menanamkan kekuasaannya di daerah Sulawesi Tengah, serempak mengadakan perlawanan terhadap Belanda, karena tidak mau dijajah oleh bangsa asing/pendatang dari manapun mereka berasal. (Lihat perlawanan Karaja Lemba di Sigi, Malonda di Gunung Bale-Donggala, Tombolotutu di Moutong, Intovoalangi di Kulavi, Kolomboi di Buyumboyo-Poso, Laginda di Balantak dan sebagainya).

Perlawanan bersenjata secara pribadi dilakukan oleh seorang yang bernama Rusulemba atau Tabatoki di Tentena, Pamona Utara. Rusulemba alias Tabatoki ini terkenal keberaniannya dan tidak mau memetuhi apa yang diperintahkan kepadanya. Akhirnya dia dapat ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara dan meninggal di tempat tahanannya.

Perlawanan secara diam-diam muncul pada saat kekuasaan Kolonialisme dan Imprealisme  telah berjalan lama di daerah Sulawesi Tengah.

Para magau yang berkuasa pada umumnya diangkat oleh Belanda dan telah menandatangani perjanjian atau kontrak kerjasama dengan penjajah. Para Magau/magau yang menjadi alat pemerintah penjajah ini, tidak lagi mengikuti sistem pemerintahan kerajaan yang berdasarkan hukum adat setempat yang telah melembaga, tetapi melakukan pemerintahan menurut peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah penjajah (Belanda), sesuai dengan cita-cita kolonialnya ingin memperoleh kekayaan dari daerah jajahannya.

Saat itu keadaan di Sulawesi Tengah diwarnai oleh persaingan antar kerajaan (kemagauan) untuk memperluas wilayah dan memperkokoh hegemoni dikawasan itu. Awal abad XX tahun 1903-1918 pulau Sulawesi dibagi menjadi 2 bagian, sebagai berikut :

1.            Gebernuran Makassar dengan Ibukotanya Makassar, terdiri dari beberapa Afdeeling-Afdeeling dan Onder Afdeeling-Onder Afdeeling. Salah satu Afdeelingnya bernama Afdeeling Oast Celebes dengan Ibukotanya Bau-Bau, yang membawahi juga :

-              Onder Afdeeling Banggai, Ibukotanya Luwuk yang terdiri dari Banggai Darat dan Banggai Laut;

-              Onder Afdeeling Kolonodale, Ibukotanya Kolonodale.

2.            Keresidenan Manado dengan Ibukotanya Manado, terdiri atas 2 Afdeeling sebagai berikut :

-              Afdeeling Manado, Ibukotanya Manado membawahi :

•             Onder Afdeeling Minahasa, Ibukotanya Manada;

•             Onder Afdeeling Sangihe, Ibukotanya Talaud;

•             Onder Afdeeling Bolang Mongondow, Ibukotanya Kotamobagu;

•             Onder Afdeeling Gorontalo, Ibukotanya Gorontalo;

•             Onder Afdeeling Buol, Ibukotanya Buol;

-              Afdeeling Donggala, Ibukotanya Donggala membawahi :

•             Onder Afdeeling Donggala Ibukotanya Donggala, terdiri dari Landschap Banava dan Landschap Tavaeli;

•             Onder Afdeeling Poso Ibukotanya Poso, terdiri dari Landschap Poso, Landschap Tojo, Landschap Una-Una dan Landschap Lore;

•             Onder Afdeeling Palu Ibukotanya Palu, terdiri dari Landschap Palu, Landschap Sigi, Landschap Dolo dan Landschap Kulavi;

•             Onder Afdeeling Parigi Ibukotanya Parigi, terdiri dari Landschap Parigi dan Landschap Mautong;

•             Onder Afdeeling Tolitoli Ibukotanya Tolitoli.

Pada tanggal 28 Agustus 1903 dibentuklah Midden Celebes yang pertama dengan Assisten Residen M. J. H. Engelenberg berkedudukan di kota Donggala. Tetapi sebelumnya, Pemerintah Hindia Belanda menyodorkan Surat Kontrak Penyediaan Tanah untuk membangun rumah-rumah Belanda di Donggala. Hal ini menyebabkan timbulnya pemberontakan Magau Banava VIII, La Makagili yang berlanjut dengan perang Donggala yang dipimpin La Malonda, Magau Matua Bale.

Peristiwa itu berakhir dengan kekalahan dipihak magau-magau Banava. Magau La Makagili dibuang ke Makassar dan wafat disana. La Malonda ditangkap dan pada akhirnya menyetujui pembangunan rumah-rumah Belanda di lokasi Gunung Bale. Bangunan Belanda tersebut hancur dibom oleh Sekutu dalam Perang Dunia II bersamaan dengan peristiwa pemboman Herosima Jepang. Saat ini bukti puing-puing peninggalan rumah-rumah Belanda, masih terlihat di Gunung Bale Donggala.

Bangsa Barat yang pertama kali mengadakan hubungan dagang dengan para Magau yang berkuasa pada kerajaan-kerajaan di daerah pantai adalah Bangsa Portugis dan Spanyol. Hal ini dibuktikaan dengan adanya peninggalan-peninggalan yang mereka tinggalkan berupa senjata-senjata (meriam Portugis), topi perang yang ditemukan pada beberapa Kerajaan tersebut diatas antara lain di Kerajaan Banggai, Banava, Tavaeli, Buol dan Parigi.

Berdasarkan data yang ada bahwa bangsa Spanyol meninggalkan Parigi sekitar tahun 1663 dengan meningalkan sebuah benteng yang letaknya diperkirakan pada sebuah desa yang bernama Loji sekarang ini.

Tahun 1669 Bangsa Belanda (VOC) mulai mengadakan hubungan dengan  magau-magau di Kerajaan Banava, Palu, Tavaeli, Loli dan Sigi. Hubungan magau-magau tersebut dengan VOC adalah berupa hubungan dagang dengan mengadakan kontrak pembelian emas dengan magau-magau di tanah Kaili. Dengan Magau Parigi Belanda mengadakan hubungan dagang untuk menambah emas di daerah itu yang diusahakan oleh Perusahaan Nederland Celebes Maatschappij.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Ampibabo, Tinombo, Tomini dan Moutong tahun 1977 waktu penulis mengadakan pencaharian data secara di lapangan, pada bagian hulu sungai Tada, sungai Sidowan, sungai Tinombo, sungai Lambuno, sungai Ongka-Malino dan sungai Taopa serta sungai Moutong terdapat bekas-bekas galian para masyarakat/mendulang emas di masa itu. Tempat-tempat itu mereka sebut kota karena dibuat berpetak-petak dari susunan batu-batu dari sungai-sungai tersebut.  

Kontrak pembelian emas dari tempat-tempat itu lama dilakukan oleh Belanda karena menurut mereka biaya yang dikeluarkan untuk mengolahnya tidak seimbang/sesuai hasil yang diperoleh. Oleh sebab itu maka cepat-cepat meninggalkan daerah-daerah kegiatan mencari emas itu yang sekarang tinggal bekas-bekasnya saja.

Telah diketahui bahwa Manado (Sulawesi Utara) mulai dikuasai oleh Belanda sekitar tahun 1682 dan Makassar (Sulawesi Selatan) sebelun tahun itu. Berdasarkan data yang ada bahwa pada tanggal 16 s.d 22 Oktober 1965, J.C.D.W. Vander Wijik seorang Pamong P, Magau yang diperbantukan pada Assisten Residen Gorontalo yang datang pertama kali ke daerah Poso (Tentena). Empat puluh tahun kemudian pada tanggal 12 Juli 1869 W.J.N. Michielsen berkunjung pula ke Poso. Kedatangan ke dua orang Belanda tersebut adalah melihat dari dekat keadaan di daerah Tentena sambil menyaksikan keindahan danau Poso (danau Tentena) pada waktu itu. Mereka sempat menginap selama seminggu di daerah ini kemudian pergi dan belum meninggalkan pengaruh apa-apa yang berbau penjajahan sedikitpun.

Pada tanggal 18 Februari 1892 diantar oleh Residen Manado dan Assisten Residen Gorontalo Baron Van Hoefel, Albertus Christian. Dr. Alb. C. Kruyt tiba di Poso dengan Kapal De Raaf. Tugas utama Kruyt adalah sebagai utusan NZG (Nederlands Zending Genootchap) untuk menyebarkan agama Kristen di daerah Sulawesi Tengah khususunya di daerah Pamona. Kondisi masyarakat Pamona (Poso) saat itu dalam keadaan kacau balau, sering terjadi peperangan antar suku. Pengayun adalah sebuah persembahan korban manusia, perkara-perkara tukang sihir dan lain-lain. Untuk mengatasi kondisi itu, Kruyt meminta bantuan kepada Pemerintah Belanda di Manado dan Gorontalo.

Pada tangaal 5 September 1894 tibalah seorang kontroleur pertama yang namanya tidak disebutkan untuk wilayah teluk Tomini Bagian Selatan dan ditempatkan di Mapane. Tanggal 1 Maret 1895 kedudukannya pindah di Poso dan tanggal 18 Maret 1895, Dr. N. Adriani tiba di Poso dan ia disambut oleh Dr. Alb. C. Kruyt.

Alb. C. Kruyt adalah seorang Pendeta dan Antropolog, sedangkan Dr. N. Adriani adalah seorang Ahli Bahasa. Mereka berdua dikenal sebagai misioneris dalam usaha menyebarkan Kristen di daerah Pamona pada akhir abad XIX dan awal abad XX. Untuk menunjang dan mempercepat proses penyiaran Kristen di Poso ini, mereka mendirikan sekolah-sekolah dengan mendatangkan guru-guru yang juga Pendeta dari Manado, untuk mengajar di tempat itu. Pada tahun 1894 Kolondom mengajar di desa Pancea. Kaligis di Tomasa dan Seke di Buyumbayau.

Mula-mula hubungan Belanda dengan magau-magau Sulawesi Tengah adalah hubungan dagang yang baik dan harmonis. Lama kelamaan hubungan dagang itu menjadi sebuah ikatan dengan disodorkannya oleh Belanda Lange Contract (Perjanjian Panjang) dan Kerte Verklaring (Plakat Pendek).

Setelah penguraian di atas, maka diparagraf ini secara berturut-turut pengambil alihan kekuasaan magau-magau di Sulawesi Tengah oleh Pemerintah Belanda, yang sempat terangkum berikut ini :

Tanggal 5 Juli 1858            Bantilan Syarifudin, Magau Tolitoli menanda tangani akta pengakuan terhadap kekuasaan Belanda.

Tanggal 15 Agustus 1858               Lange Contract ditanda tangani oleh Muhammad Nur Aladin, Magau Buol.

Tanggal 24 Maret 1863   Magau Parigi, Ijale menandatangani Lange Contract.

Tanggal 31 Agustus 1864               Sirajuddin, Magau Buol menanda tangani perjanjian dan pengakuan kekuasaan terhadap Belanda.

Tanggal 11 Desember 1887          Magau Tojo bernama La Riu dipaksa menanda tangani Lange Contract. Karena Magau Tojo menunjukkan sikap membangkang pada Belanda maka pada tanggal 25 Mei 1897 diulangi lagi menandatangani Lange Contract.

Tanggal 1 Mei 1888          Magau Palu, Yojokodi alias Toma Sima menanda tangani Lange Contract dengan akte pengakuan pada kekuasaan Belanda.

Tanggal 2 Mei 1888          La Makagili, Magau Banava yang berkedudukan di Pantoloan menanda tangani Lange Contract.

Tanggal 4 Agustus 1888  Kontrak dipaksa ditandatangani pada Gaweda, Magau Poso Bawah bersama Ulite Bunga Sawak dan Bengka, kesemuanya magau daerah kerajaan yang ada di Wilayah Poso.

Tanggal 13 Desember 1890          Patra Turungku, Magau Buol menandatangani Lange Contract dari akte perhubungan dan pengakuan pada kekuasaan Belanda.

Tanggal 8 Agustus 1891  Perjanjian pengakuan terhadap kekuasaan Belanda ditandatangani oleh Magau Biromaru bersama Dewan Adatnya.

Tanggal 9 Agustus 1891  Magau Sigi dan Dewan Adatnya dipaksa menandatangani perjanjian pengakuan terhadap kekuasaan Pemerintah Belanda.

Tanggal 14 Agustus 1891               Magau Dolo dengan Dewan Adatnya dipaksa menandatangani perjanjian pengakuan kekuasaan Pemerintah Belanda.

Tanggal 27 Agustus 1895               Patrah Turungku menanda tangani lagi Lange Contract.

Tanggal 16 September 1896         Dae Malino, selaku Magau Moutong berkedudukan di Tinombo menanda tangani Lange Contract.

Tanggal 29 Mei 1897        Magau Parigi, Ijengi dipaksa menandatangani Lange Contract dengan perjanjian mengadakan hubungan dan pengakuan pada Kedaulatan Belanda, sehingga dengan perjanjian ini Kerajaan Parigi makin dikuasai lagi.

Tanggal 27 Pebruari 1899              Kontrak ditandatangani oleh Garuda alias Taurungu, Papa I Tapulu sebagai Kabose Poso.

Tanggal 30 September 1908         Intovoalangi alias Torengke, Magau Kulavi menandatangani Korte Verklaring. Pada tahun yang sama Magau Banggai, Abdul Rahman menandatangani pula Korte Verklaring setelah melepaskan diri dari kekuasaan Ternate.

Meskipun para magau disebutkan di atas telah menanda tangani perjanjian pengakuan kekuasaan Pemerintah Belanda, para penggantinya kemudian dan saudara-saudaranya yang lain, tidak senang/tidak menyukai Belanda berkuasa di negerinya. Tindakan kekerasan Belanda, mereka lawan dengan kekerasan pula. Timbulah perlawanan-perlawanan terhadap kekuasaan Pemerintah Belanda di daerah-daerah antara lain :

•             Perlawanan rakyat Donggala dipimpin oleh Magau Gunung Bale bernama Malonda sekitar tahun 1902.

•             Perlawanan rakyat Moutong dipimpin oleh Magau Tombolotutu tahun 1904.

•             Perlawanan rakyat Sigi dipimpin oleh Magaunya bernama Karaja Lemba alias Toma I Dompo pada tahun 1905, menyebabkan beliau dibuang ke Jawa dan wafat di Sukabumi.

•             Perlawanan rakyat Poso dipimpin oleh Magau Tojo bernama Kolomboi pada tahun 1905, menyebabkan beliau dibuang ke Makassar dan meninggal disana.

•             Perlawanan rakyat Banggai dipimpin oleh Magau Laginda, yang memakan waktu cukup lama (1905-1908).

•             Perlawanan rakyat Mori dipimpin oleh Magau Marundu II, sekitar tahun 1907.

•             Perlawanan rakyat Napu (perang Peore) dipimpin oleh Magau Ama (Umana Soli) pada tahun 1907.

•             Perlawanan rakyat Kulavi dipimpin oleh Magau Intovoalangi alias Toma Torengke sekitar tahun 1908.

Masih banyak lagi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Pemerintah Belanda yang belum terekam dalam naskah ini.

Dari semua perlawanan yang telah disebutkan di atas, dapat dipatahkan oleh Belanda dengan kekuatan senjatanya modern dan menggunakan siasat ‘adu domba’ di antara sesama magau-magau di Sulawesi Tengah. Pada tahun 1908 seluruh wilayah kerajaan yang ada di Sulawesi Tengah, telah dikuasai oleh Pemerintah Belanda.

Pada awal abad XX (1903-1918) di daerah Sulawesi Tengah, sebagian masuk wilayah Gubernuran Makassar, masuk bagian Afdeeling Cost Celebes dan sebagian daerah lainnya masuk Keresidenan Manado.

Pada tanggal 28 Agustus 1903 terbentuklah Daerah Midden Celebes I dan Donggala dijadikan tempat kedudukan Assisten Residen. Asisten Residen I pada waktu itu ialah M. J. H. Engelenberg, yang sebelumnya menjadi Kontroleur di Poso. Tahun 1905 Belanda membagi pulau Sulawesi menjadi 2 bagian, dengan batas pegunungan Takolekaju di sebelah Selatan danau Tentena. Sulawesi Selatan dengan Ibukota Makassar ditempatkan seorang Gubernur. Di Sulawesi Utara dengan Ibukota Manado ditempatkan seorang Residen.

Afdeeling Donggala yang menjadi wilayah dari Keresidenan Manado, meliputi 5 buah Onder Afdeeling yaitu :

•             Onder Afdeeling Donggala Ibukota Donggala;

•             Onder Afdeeling Palu Ibukota Palu;

•             Onder Afdeeling Tolitoli Ibukota Tolitoli;

•             Onder Afdeeling Poso Ibukota Poso;

•             Onder Afdeeling Parigi Ibukota Parigi;

•             Onder Afdeeling Banggai dan Onder Afedeling Kolonodale yang masuk wilayah Afdeeling Cost Celebes dengan Ibukota Bau-Bau.

Pada tahun 1919 wilayah Sulawesi Tengah di bagi lagi menjadi 2 Afdeeling yaitu :

Afdeeling Donggala dengan Ibukota Donggala yang terdiri dari :

•             Onder Afdeeling Donggala Ibukota Donggala;

•             Onder Afdeeling Palu Ibukota Palu;

•             Onder Afdeeling Tolitoli Ibukota Tolitoli;

•             Onder Afdeeling Buol Ibukota Buol.

Afdeeling Poso dengan Ibukota Poso terdiri dari :

•             Onder Afdeeling Poso Ibukota Poso;

•             Onder Afdeeling Parigi Ibukota Parigi;

•             Onder Afdeeling Kolonodale Ibukota Kolonodale;

•             Onder Afdeeling Banggai Ibukota Banggai.

Dari tahun 1919 – 1938 di daerah Sulawesi Tengah dijumpai kerajaan-kerajaan sebagai berikut :

Di Onder Afdeeling Donggala      :               Kerajaan Banava dan Tavaeli

Di Onder Afdeeling Palu                :               Kerajaan Palu, Sigi, Biromaru, Dolo dan Kulavi

Di Onder Afdeeling Poso              :               Kerajaan Tojo, Poso, Lore dan Una-Una

Di Onder Afdeeling Parigi             :               Kerajaan Parigi dan Moutong

Di Onder Afdeeling Kolonodale :               Kerajaan Mori dan Bungku

Di Onder Afdeeling Banggai         :               Kerajaan Banggai (Banggai Darat dan Banggai Laut)

Di Onder Afdeeling Tolitoli           :               Kerajaan Tolitoli

Di Onder Afdeeling Buol               :               Kerajaan Buol

Tahun 1938-1942 dijumpai kerajaan-kerajaan sebagai berikut :

Di Onder Afdeeling Donggala      :               Kerajaan Banava dan Tavaeli

Di Onder Afdeeling Palu                :               Kerjaan Palu, Sigi, Biromaru, Dolo dan Kulavi.

Di Onder Afdeeling Poso              :               Kerajaan Tojo, Poso, Lore dan Una-Una

Di Onder Afdeeling Parigi             :               Kerajaan Parigi dan Moutong

Di Onder Afdeeling Kolonodale :               Kerajaan Mori dan Bungku

Di Onder Afdeeling Banggai         :               Kerajaan Banggai (Banggai Darat dan Banggai Laut)

Di Onder Afdeeling Tolitoli           :               Kerajaan Tolitoli.

Kerajaan Buol masuk wilayah Afdeeling dan Onder Afdeeling Gorontalo.

Daerah bekas Kerajaan Buol, secara resmi masuk kembali dalam wilayah daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1960 setelah diadakannya serah terima antara Residen Koordinator Sulawesi Utara Nani Wartabone dengan Residen Koordinator Sulawesi Tengah R. M. Kusno Dhanupoyoh. Sesudah dikeluarkannya UU No. 29 Tahun 1959 yang merubah status Sulawesi Tengah dari 2 Kabupaten (Donggala dan Poso) menjadi 4 Kabupaten (Donggala, Poso, Buol Tolitoli dan Luwuk Banggai). Selama kekuasaan Pemerintah Belanda di daerah ini, kerajaan-kerajaan tersebut di atas berstatus sebagai Zelfbestuurende Landschappen.

Sistem Pemerintahan Kerajaan dengan jumlah wilayah kekuasaan seperti di atas, berlangsung pula selama kekuasaan Pemerintahan Militer Jepang (1942-1945), hingga zaman Kemerdekaan sampai pada saat dihapuskannya Pemerintahan Swapraja Magau di seluruh Indonesia sekitar tahun 1951.

Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh tokoh masyarakat, cendekiawan, tokoh pemuda dan tokoh agama pada beberapa kerajaan menentang masuknya Belanda awal abad XX, merupakan embrio hadirnya Gerakan Kemerdekaan di daerah ini.

Magau-magau yang mengendalikan pemerintahan sesudah itu adalah magau-magau yang telah diangkat oleh Pemerintah Belanda dan telah terikat oleh perjanjian pengakuan kekuasaan padanya.

Sesudah tahun 1908, Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah sebagai tempat mendidik calon pegawai untuk kepentingan politik kolonialnya di seluruh daerah kerajaan ditaklukannya.

Sekitar 1918 Serikat Islam (SI) masuk ke Sulawesi Tengah yang dibawa tokoh-tokoh pendirinya yang berasal dari pulau Jawa seperti Hos Cokroaminoto dan Abdul Muis. SI kemudian berubah menjadi PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) yang merupakan sebuah organisasi dakwah dan politik, dengan cepat mendapatkan pengikut yang besar.

Tahun 1930 berdirilah Perguruan Islam Alkhaeraat yang dipimpin oleh H. Syech Idrus Bin Salim Aldjufri di Palu. Tahun 1932 Muhammadiyah masuk di Sulawesi Tengan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan mendirikan pula sekolah-sekolah untuk dijadikan media dakwah pengembangan Islam di daerah ini.

Melalui sekolah-sekolah itu, baik yang didirikan SI (PSII), Alkhaeraat maupun Muhammadiyah kalangan muda mendapatkan didikan dalam memperdalam ilmu agama Islam. Kesadaran nasional mulai muncul dari kalangan pelajar, baik mereka yang dididik di sekolah-sekolah agama itu maupun melalui sekolah yang didirikan Belanda sendiri.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda melalui aparat-aparatnya, makin menekan dan menyulitkan rakyat. Yang sangat berat dirasakan adalah membayar pajak dan melakukan kerja rodi atau yang lebih dikenal dengan istilah Herendienst.

Inilah masalah yang menjadi penyebab utama hadirnya perlawanan-perlawanan di Salumpaga, di Tolitoli tahun 1919 yang dipimpin oleh Hi. Hayun dan kawan-kawan yang menyebabkan terbunuhnya Kontroleur De Cat Angelina, dan pemberontakan Dolago (Parigi) tahun 1936 dipimpin oleh Abdul Wachid Toana (Aji Toana) dan Marjun Habbie.

Untuk membina dan mengkoordinasikan para pemuda menyosong masa depan yang lebih baik, maka SI (PSII) mendirikan Syarikat Islam Afdeeling Pandu (SIAP) dan Muhammadiyah mendirikan Hisbul Wathan (HW). Melalui wadan Pandu dan sekolah-sekolah yang di bentuk kader-kader pemuda, kemudian tampil di era Perjuangan dan Pergerakan Kemerdekaan.

Era ini hadir gerakan pemuda yang diberi nama Gerakan Merah Putih. Pengambilalihan kekuasaan dari tangan Pemerintah Belanda dilakukan para pemuda yang tergabung dalam Merah Putih ini, terjadi di 3 tempat pada bulan Februari 1942 yakni di Tolitoli, Luwuk dan Ampana.

Gerakan Merah Putih dalam merebut kekuasaan di tiga daerah, karena adanya pengaruh Gerakan Merah Putih di Gorontalo yang dipimpin oleh Nani Wartabone (Peristiwa tanggal 23 Januari 1942 di Gorontalo).

Utusan Nani Wartabone ke Buol dan Tolitoli untuk menggerakkan para pemuda di tempat itu. Seorang anggota polisi bernama I. D. Awuyu, Dai Wartabone dan Ismail Kamba sebagai utusan ke Ampana menemui Magau Tojo Tanjumbulu, kemudian utusan itu ke Luwuk untuk menemui R. M. Kusno Dhanupoyo.

Hal ini sangat penting diketahui bahwa gerakan pemuda (Gerakan Merah Putih) telah menaikan Bendera Merah Putuh di tempat-tempat seperti pada tanggal 1 Februari 1942 telah dinaikkan di atas tiang di depan Kantor PSII di Desa Lonti (Tolitoli), tanggal 12 Februari 1942 di depan bekas Kantor Gezaghebber F. Walrabe di Luwuk dan pada tanggal 12 Februari 1942 di depan Kantor Magau Tojo Tanjombulu di Ampana. Jadi 3 1/2 (tiga setengah) tahun sebelun Sang Saka Merah Putih dinaikkan di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, ketika Bung Karno dan Bung Hatta mem-Proklamirkan Kemerdekaan Indonesia di seluruh dunia, di Sulawesi Tengah Bendera Merah Putih itu telah dikibarkan di atas tiang. Hal ini menjadi begitu penting diketahui sebagai ungkapan ‘fakta sejarah’ di daerah Sulawesi Tengah ini.

Pada tanggal 15 Mei 1942 Pemerintah Militer Jepang masuk ke Luwuk dan mengambilalih kekuasaan Pemerintahan Nasional / Komite 12 Daerah Banggai dari S. Amir Magau Banggai pada tanggal 17 Mei 1942.

Di Tolitoli dan Ampana para pejuang gerakan Merah Putih di bulan Februari 1942 sebelum Jepang masuk, kekuasaan ditangan kelompok Merah Putih direbut kembali oleh Pemerintah Belanda. Di Tolitoli tentara Belanda dari Donggala masuk menumpas mereka dan juga di Ampana tentara Belanda yang masuk dari Poso. Sedangkan di Donggala dan Poso, tentara Belanda banyak menetap tinggal di tempat itu. Olehnya, ketika tentara Jepang datang pertama kali di Poso, terjadi pertempuran sengit antara Belanda-Jepang di Mori Desa Topaku.

Selama Jepang berkuasa yang dikenal kekejamannya pada saat-saat  mendekati kekalahannya tahun 1945, rakyatpun mengadakan perlawanan antara lain :

a.            Di Salinggoha Walea Kepulauan, muncul perlawanan yang dipimpin Talhata Darise

b.            Di Balantak Ranga-Ranga (Kabupaten Banggai), muncul perlawanan dipimpin oleh Mantide

c.             Di Malomba (Tolitoli), perlawanan rakyat terhadap Jepang dan membunuh Ken Karikan I Maki di tempat itu yang dilakukan oleh Lanoni

Pada peringatan HUT Kemerdekaan R.I. 17 Agustus 1950, tugu peringatan itu diberi nama Tugu Proklamasi dan pada tahun 1974 diganti lagi menjadi Tugu Pancasila, disponsori tokoh-tokoh Pergerakkan dari Bunta dan Pagimana. Sedangkan di Luwuk, terjadi perebutan kekuasaan dari tangan Pemerintah Belanda.

Setelah mengadakan persiapan yang cukup matang, dan usulan dari aparat Pemerintah Indonesia menyokong cita-cita Kemerdekaan, maka pada tanggal 12 Februari 1942, Gerakan Pemuda Merah Putih merebut kekuasaan dari tangan Gezabhebber F. Wakrabe yang didahului penangkapan para pegawai Bangsa Indonesia yang masih setia kepada Belanda.  Mulanya mereka merebut dan mengusai Stasiun Radio dan Kapal S.S Urabia yang sedang berlabuh di pelabuhan Luwuk. Pukul 10.00 pagi, pada saat yang sama mereka berkumpul di depan bekas Kantor Gezaghebber F. Walrabe, menurunkan berdera Merah-Putih-Biri. Setelah mengguntuing warna birunya, mereka menaikkan bendera Merah Putih yang diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Perebutan kekuasaan di Luwuk ini banyak memakan korban, seperti terjadi pula di Tolitoli dan Ampana. Bulan Februari - Mei 1942, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Pemerintahan Nasional / Komite 12 Daerah Banggai yang di Kepalai oleh Magau Banggai bernama S. A. Amir.

Pada tanggal 15 Mei 1942, tentara Jepang masuk di Luwuk dan tanggal 17 Mei 1942 Jepang mengambil alih kekuasaan Pemerintahan dari S. A. Amir selaku Pimpinan Pemerintahan. Saat inilah Jepang mulai berkuasa di Banggai.

Di Ampana Ibukota Kerajaan Tojo, perebutan kekuasaan dari tangan Belanda dilakukan sendiri oleh Magau Tanjombulu, setelah datangnya utusan Nani Wartabone dari Gorontalo yaitu Dai Wartabone dan Ismail Kamba yang menemui Magau Tanjombulu. Tanggal 20 Februari 1942 bendera Merah Putih dinaikkan di atas tiang diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di depan Kantor Magau Tojo di Ampana. Semua kapal motor dan perahu yang berlabuh di pelabuhan Ampana saat itu, diperintahkan memasang Bendera Merah Putih. Berita dinaikkannya Bendera Merah Putih di Ampana, di dengar oleh Pemerintah Belanda di Poso.

 

Revolusi Fisik

Perebutan kekuasaan dilakukan dengan sebutan Revolusi Fisik dari tangan Pemerintah Belanda oleh Gerakan Pemuda Merah Putih  di Sulawesi Tengah, terjadi di tiga tempat sekitar akhir bulan Januari dan awal bulan Februari 1942.

Pada malam tanggal 25 Januari 1942, terjadi perebutan kekuasaan dari tangan Pemerintah Belanda yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Merah Putih di Tolitoli. Mereka menembak mati seorang Inspektur Polisi Belanda bernama Boertje dan menawan Kontroleur Tolitoli De Hoof dan Kontroleur Buol De Vries. Anggota Kepolisian Belanda waktu itu, mulai kehilangan perlawanan kemudian memihak dan membantu Gerakan Pemuda Merah Putih. Keberhasilah Revolusi Fisik ini dalam merebut kekuasaan, nampak pada terbentuknya Pemerintahan Sementara yang berada dipihak Gerakan. Pada tanggal 1 Februari 1942, Gerakan ini menaikkan Bendera Merah Putih di atas tiang di depan Kantor PSII di desa Lonti, diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang menjadi penggerek bendera saat itu ialah M. Nawir Haji Hamid dan Abubaeda. Berita ini segera di dengar oleh Pimpinan Pemerintah Belanda di Donggala. Menjelang pertengahan di bulan Februari 1942, datanglah pasukan tentara Belanda dari Palu yang dipimpin Letnan Herberts, langsung mengepung tempat itu. Peristiwa ini, gugur 7 anggota Gerakan Pemuda Merah Putih yaitu : I. D. Awuy, Waani, Makaleo, Piring, Siswoyo, Suparman dan Languju. I. D. Awuy tertembak mati oleh Sersan Walingha di belakang Penjara Leok, sedang melakukan perjalanan ke Gorontalo, dan 6 lainnya ditangkap. Mereka di bawa dan ditembak mati di Panasakan. Tahun 1961 jenazah mereka di pindahkan ke Taman Makam Pahlawan di Tolitoli. Nama mereka tercantum pada sebuah Tugu Peringatan di depan Kantor Bupati Daerah Tingkat II Tolitoli.

Tanggal 29 Februari 1942 pukul 23.00 malam, tibalah pasukan tentara Belanda dari Poso di bawah Pimpinan Kontroleur Hasden dan Kapten Abink yang langsung menyerang Markas Induk Pasukan Merah Putih di Kompleks Kantor Kerajaan Tojo. Dua orang pengawal Bendera ditembak dan gugur di tempat, masing-masing bernama Nggai (Papa Jubaedah) dan Salibu (Papa Dero). Sebagian Pemuda Merah Putih ditawan dan dipenjarakan di Poso. Lima orang diantaranya, ditembak di atas motor, masing-masing bernama Hasyim Rivai, Madi Muhammad, Abdul Samad dan Angki Malotto. Mayat ke lima orang itu, oleh Belanda di buang ke laut. Magau bersama keluarga dan Pimpinan gerakan lainnya, malam itu juga mengundurkan diri ke Desa Petingko (tempat pengburan rakyat di kaki gunung). Magau bersama keluarganya di bawah pengawalan ketat dari Komando pasukannya di Tanjung Api, kemudian Kelingkinari (P.P. Togian) dan selanjutnya ke Gorontalo. Magau dan keluarganya kembali ke Ampana pada bulan Juni 1942, setelah Jepang berkuasa di Sulawesi Tengah.

Dipenghujung tahun 1942, kekuasaan Pemerintah Belanda makin susut, semangat perjuangan Pemuda makin meningkat, rasa kesatuan dan persatuan dibina. Mengadakan hubungan dengan organisasi-organisasi dari pulau Jawa dengan tujuan untuk ikut serta mencapai Indonesia Merdeka. Maret tahun 1942 dengan berakhirnya Pemerintahan Belanda di Indonesia, magau-magau dan rakyat Sulawesi Tengah merasa gembira dan legah terlepas dari penjajahan Belanda, kemudian kekuasaan Pemerintahan pada setiap daerah beralih kembali sepenuhnya kepada magau-magau atau raja-raja.

Namun kegembiraan itu hanya dalam sekejab, karena Jepang mulai masuk ke Indonesia bulan Mei 1942. Donggala merupakan kota pertama diduduki oleh Pemerintah Jepang, yang lebih kejam dari Belanda.

Pada tahun 1945 di Tolitoli tepatnya tanggal 12 Juni, rakyat Bampula membunuh seorang Polisi Jepang bernama Krek. Tanggal 18 Juli 1945 Ken Kanrikan Imaki dari Tolitoli ke Desa Malomba, karena mendengar bahwa rakyat Malomba akan memberontak melawan Jepang. Imaki dikawal oleh pasukan Tentara dan Polisi dengan memakai motor laut segera ke Malomba. Dengan naik gerobak bersama Magau Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan, Imaki dari Desa Tinabogan ke Malomba yang dikawal oleh 2 orang Polisi bernama Hamlet Semen dan Makalo.

Lanoni waktu itu telah bertekad bahwa siapa saja orang Jepang yang lewat di hadapannya, akan ia bunuh. Ketika Imaki lewat dihadapannya, Lanoni langsung memancung leher Imaki, saat itupun Imaka tewas. Melihat peristiwa itu, Makalo langsung menembak Lanoni dan ia pun jatuh kemudian meninggal seketika.

Karena peristiwa itu, Polisi dan Tentara Jepang yang berada di motor langsung menembak orang-orang disekitarnya. Banyak rakyat yang menjadi korban. Tanggal 21 Juli 1945, Pemerintah Jepang melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh Malomba yaitu : Bebelan, Taniangka, Hi. Hamzah, Amat, Bacoleno, Abdul Wahab, Usman, Adam Labudu dan Labudu. Kesembilan tokoh itu, dengan tangan diborgol di bawa ke Tolitoli di Desa Panasakan. Disini mereka dipancung mati dan kemudian dikuburkan dalam satu lobang. Sekarang kerangka dari kesembilan tokoh itu, oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Tolitoli dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan di Tolitoli.

Perlawanan rakyat lainnya terhadap Pemerintah Jepang, terjadi pula di Balantak dan Ranga-Ranga (Kabupaten Banggai) yang di Pimpin oleh Mantide di Salinggoba, di Kecamatan Walea Kepulauan dipimpin oleh Abe Pande dan Tarico Hio.

Selama Pemerintah Jepang, para pegawai Belanda yang diangkat kembali menjadi pegawai Jepang, melakukan fitnah dan balas dendam. Hal ini menyebabkan banyak tokoh Gerakan Pemuda Merah Putih yang merebut kekuasaan Belanda awal tahun 1942, berhasil dan disiksa. Seperti banyak yang dipancung, seperti mengundang Magau Tojo Tanjumbulu dan beberapa tokoh lain.

Sumber : DISINI

Rabaca Mpapola, lee...